Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Parno Pemilik Lapak 0]

DENPASAR: Sejumlah politisi dan pengusaha Bali menuntut PT Angkasa Pura I untuk memberikan insentif usaha terkait dengan kisruh relokasi pedagang di Bandara Ngurah Rai.

 

Nyoman Dhamantra, anggota Komisi VI DPR asal Bali, mengatakan insentif itu harus diberikan di antara proyeksi ekonomi.

 

"Sebuah perusahaan BUMN, seperti Angkasa Pura, tidak boleh melupakan fungsinya sebagai pelayan publik yang didalamnya termasuk UKM," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/2).

 

 

Fungsi itu, lanjutnya, harus didasarkan pada korelasi sosial yang prinsipnya sangat erat hubungannya dengan public service obligation.

 

Saat ini banyak pedagang yang sudah bertahun-tahun mengeluh akibat Angkasa Pura sudah tidak memberikan ruang lagi untuk menjalankan usaha di Bandara Ngurah Rai yang baru.

 

 

Proyeksi ekonomi, paparnya, untuk meraup laba setinggi-tingginya dengan berbagai cara harus mampu menjadi fokus. Namun, tidak lantas melupakan fungsinya sebagai perusahaan pelayan publik yang harus mengutamakan fungsi sosial di tengah masyarakat.

 

 

Hal senada diungkap oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali yakni I Gusti Ngurah Kelakan. Ngurah telah menyurati Kementerian BUMN untuk segera memberi perhatian dan menindaklanjuti aspirasi yang sudah disampaikan P2B ke gedung DPR RI dan DPD RI beberapa waktu lalu.

 

"Salinan surat dari DPD RI kami terima belum lama ini. Satu surat ditujukan ke Dirut PT Angkasa Pura dan satunya lagi ke Menteri BUMN," ujar Humas P2B I Nyoman Suharta.

 

 

Dalam surat itu, DPD RI menilai tindakan pengelola Bandara Ngurah Rai memang tidak adil terhadap para pedagang kecil dan menengah yang tergabung di dalam P2B. (bas)(Foto:humas.polri.go.id)

 

 

 

Sumber