HOW TO FIND A LEGITIMATE CRYPTO RECOVERY EXPERT; HIRE CENTURY WEB RECOVERY

[Parno Pemilik Lapak 0]

BEIJING—Dewan Negara China menyetujui rencana distribusi penghasilan yang bertujuan  mengatasi kesenjangan kekayaan negara. Namun, pemerintah menyatakan pemerataan kekayaan negara ini tidak mudah apalagi untuk diselesaikan dalam waktu dekat.

 

Pemerintah menyampaikan rencana yang terdiri dari 35 poin itu melalui laman resminya pada Selasa (5/2) waktu setempat. Badan usaha milik negara (BUMN) dihimbau untuk berkontribusi lebih terhadap pendapatan negara.

 

Pemerintah ingin menaikkan pendapatan penduduk miskin dan pedesaan, serta mengurangi pendapatan ilegal. “Reformasi distribusi pendapatan yang mendalam adalah proyek yang sangat besar dan rumit dan ini tidak dapat dilaksanakan dalam satu langkah saja.

 

Pemerintah merencanakan kenaikan upah minimum menjadi paling sedikit 40% dari rata-rata gaji, pelonggaran suku bunga kredit dan deposito, dan peningkatan anggaran belanja pendidikan dan pembelian rumah dengan harga terjangkau.

 

Kesenjangan antara kalangan kaya dan miskin membahayakan pimpinan Partai Komunis yang baru yakni Xi Jinping, yang ingin mempertahankan kekuasaan partai tersebut atas China yang telah berlangsung selama enam dasawarsa.

 

Pertanyaan utamanya, menurut para analis Nomura Holdings Inc., Societe Generale SA, dan Bank of America Corp, adalah seberapa efektif pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan tersebut.

 

“Ini adalah rencana bagus yang datang sedikit terlambat. Kesenjangan pendapatan di China sangat besar sekarang sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonominya,” kata Yuan Gangming, peneliti Akademi Ilmu Sosial China di Beijing.

 

Pada bulan lalu, Biro Statistik China melaporkan koefisien GINI sebesar 0,474 pada 2012, di atas 0,4 yang dianggap berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial. Pemerataan kekayaan juga diperlukan untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian terbesar kedua di dunia, yang sempat melambat dalam 7 kuartal itu, dengan memperkuat permintaan domestik.

 

JPMorgan Chase & Co. memproyeksikan pertumbuhan ekonomi China akan turun menjadi 6,5% pada 2020 dari 10,5% yang dicapai sepanjang 10 tahun lalu. Rencana kebijakan yang disusun dalam beberapa tahun itu merupakan yang terbaru sejak akhir 2012.

 

Majalah Caijing pada Desember 2012 melansir pemerintah tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan undang-undang yang disusun oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional itu.

 

Pada bulan depan, Partai Komunis akan merampungkan proses peralihan kekuasaan yang dilakukan dalam 10 tahun sekali. Xi diperkirakan akan menggantikan Hu Jintao sebagai presiden, sedangkan Li Keqiang menggantikan Perdana Menteri Wen Jiabao.

 

BUMN tersebut dituntut untuk menaikkan rasio pendapatan terhadap aset sebanyak 5 poin persentase hingga 2015. Menurut Kepala Ekonom UBS AG Wang Tao, target tersebut terlalu sedikit karena tidak akan berkontribusi banyak terhadap anggaran negara.

 

Pemerintah juga menginstruksikan pembatasan gaji bagi manajer senior di BUMN. Menurut pemerintah, tingkat pertumbuhan gaji mereka harus lebih rendah daripada gaji karyawannya. (Bloomberg/bas)

 

 

 

Sumber