Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mempertanyakan apakah perlu adanya Koordinatoriat Wartawan Parlemen karena sudah ada humas di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI.

 

"Pada BAB VIII, Pasal 28 soal Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Apakah memang Rancangan Undang-Undang Tata Tertib ini diperlukan? Bukankah sudah ada humas? Apa tidak diurus oleh humas saja?" kata anggota DPR Nurul Arifin pada paripurna di Senayan Jakarta, Selasa (5/2/2013).

 

Rapat paripurna DPR siang ini mengagendakan pengesahan RUU Tata Tertib Peliputan Wartawan di DPR.

 

Lebih lanjut Nurul menjelaskan bahwa wartawan bekerja sesuai dengan kode etik dan kaidah-kaidah jurnalistik.

 

Dalam pernyataan lainnya, Nurul justru mempertanyakan ruangan wartawan yang dinilainya sudah tidak memadai karena jumlahnya yang terus bertambah.

 

Sementara anggota F-PKS Indra menegaskan bahwa intinya jangan ada pengekangan wartawan karena pada dasarnya wartawan perlu berita, sedangkan DPR juga perlu diberitakan.

 

Selain itu Indra mempertanyakan soal Pasal 16 dan 12 yang menyatakan bahwa wartawan dapat memperoleh hasil rapat dari pimpinan rapat.

 

"Ini tentu akan mempunyai konsekuensi jika dilaksanakan. Artinya, di luar ketua rapat, tidak boleh menyampaikan hasil rapat," kata Indra.

 

Sementara itu, F-Hanura Akbar Faisal mengusulkan agar persoalan itu diendapkan terlebih dahulu untuk ditunda. Akbar justru mempertanyakan sebenarnya pertanyaan yang diperlukan apakah pembatasan peliputan wartawan di DPR atau tata cara kunjungan orang bertamu di DPR.

 

"Bagimana kita mengatur tata cara kunjungan tamu ke DPR, bukan tatib seperti ini," kata Akbar.

 

Menurut Akbar, kalau seperti ini sebenarnya semakin menguatkan bagaimana DPR semakin alergi dengan peliputan pers.(Antara/msb)

 

 

 

Sumber