Apakah Ada Syarat PNS dan Pekerja Swasta WFA pada 29-31 Desember?

[Parno Pemilik Lapak 0]

 MALANG: Malang Corruption Watch (MCW) menduga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang 2012 mengalami kebocoran sebesar 20% dari total anggaran sebesar Rp2,1 triliun, atau mencapai Rp400 miliar.

 

 

Badan Koordinator Pekerja MCW Didit M. Sholeh mengatakan dugaan kebocoran APBD tersebut berdasarkan analisa atas berbagai laporan maupun adanya permainan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Malang.

 

 

“Hasil analisa MCW tingkat kebocoran APBD pada 2012 mencapai  Rp400 miliar dan kebocoran tersebut kami duga tidak hanya berlangsung sekali namun setiap tahun,” kata Didit, Selasa (5/2/2013).

 

 

Kebocoran anggaran tersebut merupakan hal yang biasa di dalam birokrasi pemerintahan daerah (pemda). Faktor yang menjadi pemicu terjadinya kebocoran anggaran antara lain adalah  inefisiensi, rendahnya produktivitas pegawai, serta kurangnya perencanaan yang matang.

 

 

Sedangkan SKPD yang sering mengalami kebocoran anggaran adalah program yang dibuat oleh Dinas Sosial (Dinsos).  Dimana hampir semua mata anggaran yang ada diduga kuat ada permainan sehingga merugikan keuangan negara.

 

 

“Sementara program bantuan sosial seperti dana hibah diduga terjadi pemotongan maupun manipulasi sehingga negara mengalami kerugian,” tegas dia.

 

 

 Tidak  hanya sampai disitu program untuk bantuan masyarakat hingga pembangunan sarana fisik juga rawan terhadap terjadinya kebocoran. Sedangkan prosentase anggaran yang diterima bila dilakukan audit secara benar dan transparan akan dijumpai adanya indikasi  kebocoran.

 

 

“Sayangnya inspektorat yang seharusnya menjadi pengawas internal tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Karena itu kami berharap inspektorat maupun dewan mampu menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam menanyakan kenapa kebocoran tersebut terjadi,” jelasnya.

 

 

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang Khofidah mengatakan analisa MCW terkait dugaan kebocoran APBD tersebut tidak dilengkapi dengan data riil. Pasalnya, dewan sejauh ini  belum menemukan terjadinya kebocoran anggaran APBD tersebut.

 

 

“Namun kami siap menindaklanjuti analisa tersebut kalau MCW bisa memberikan data riil terkait adanya kebocoran anggaran tersebut,” tambahnya. (bas)

 

 

 

Sumber