BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah mewaspadai pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) yang realisasinya pada Januari sudah terdeviasi 11,07% dari asumsi pemerintah dalam APBN 2013.

 

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan tekanan fiskal terkait ICP bukan hanya berasal dari pergerakan harga di pasar internasional, tetapi juga terkait volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

 

"Volume lebih ke pembatasan, sedangkan harga kalau diskrepansi antara harga dalam negeri dengan harga internasional terlalu besar, maka terjadi persoalan seperti penyelundupan dan efisiensi," kata Mahendra di Kemenko Perekonomian, Selasa (5/2/2013).

 

Dalam APBN 2013, asumsi ICP ditetapkan sebesar US$100/barel, sedangkan realisasinya pada Januari 2013 tercatat sebesar US$111,07/barel.

 

Semakin tinggi harga ICP, beban subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah diproyeksi semakin besar.

 

Pasalnya, skema subsidi BBM adalah subsidi tarif yang ditetapkan fix Rp4.500/liter, sehingga selisih dengan harga keekonomian ditanggung dalam APBN.

 

Selain itu, volume konsumsi BBM bersubsidi, kata Mahendra, harus dikendalikan sesuai kuota yang ditetapkan dalam APBN 2013, yakni sebanyak 46 juta kiloliter.

 

Volume konsumsi BBM akan berimplikasi langsung terhadap pagu subsidi BBM yang dialokasikan sebesar Rp193,8 triliun dalam APBN 2013.

 

"Kita harus jaga dua-duanya, pembatasan di volume dan sejauh apa harga akan meningkat terus," ujarnya.   (ra)

 

 

 

 

Sumber