BNI Bersama BUMN Peduli Hadir bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Organda sangsi terhadap rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota yang dinilai belum mampu menyelesaikan kemacetan di Jakarta dan sekitarnya sehingga proyek itu perlu pengkajian lebih dalam.

 

Ketua Umum DPP Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mempertanyakan apakah proyek prestisius dengan nilai mencapai lebih dari Rp40 triliun itu bisa menjawab persoalan mobilitas barang dan orang.

 

“Sejauh mana keberadaan enam ruas tol itu bisa menuntaskan persoalan transportasi di Jakarta dan sekitarnya? Tidakah angkutan umum lebih tepat untuk memberikan jawaban,” katanya dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Jumat (1/2).

 

Dia mencontohkan hal yang terjadi di Jakarta saat uji coba Jalan Layang Non Tol Antasari—Blok M sepanjang 4,8 km. Pada 2 hari uji coba sejak 16 Januari lalu, justru terjadi kemacetan total di jalan layang itu.

 

Pada intinya, kata Eka, bila pemerintah berupaya mengatasi kemacetan tapi tanpa diiringi upaya keras pembatasan kendaraan pribadi dan tanpa diimbangi dengan pembangunan angkutan umum, sulit mencapai tujuan untuk mengurai kemacetan.

 

Eka yang juga Dirut PT Eka Sari Lorena Airlines juga membandingkan keadaan di Bali. Pihaknya mengapresiasi kemajuan proyek Jalan Tol Benoa—Ngurah Rai—Nusa Dua yang sudah mencapai 73% itu. Proyek itu memang ditujukan mengurai kemacetan di Bali bagian Selatan.

 

Jalan tol itu merupakan proyek pertama di atas laut dengan 4.913 titik tiang pancang guna menopang 8,1 km jembatan yang membentuk ruas jalan tol dengan panjang 12,5 km.

 

Bagi Eka, sama halnya dengan Jembatan Tol Suramadu, jalan tol Bali didesain bagi kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua dengan tarif Rp10.000 untuk mobil dan Rp4.000 sepeda motor.

 

“Pertanyaaanya, apakah jalan tol mampu menuntaskan persoalan kemacetan di Bali? Seberapa lamakah jalan tol dapat bertahan sebelum kemacetan meluas hingga jembatan tol Bali?” katanya.

 

Soal mobilitas

Eka menegaskan jalan tol termasuk Bali dan enam ruas jalan tol baru di Jakarta, memang tengah dinanti seiring dengan minimnya pembangunan infrastruktur jalan. Akan tetapi, tetap dibutuhkan solusi transportasi yang komprehensif selain pembangunan jalan tol itu.

 

“Dibutuhkan moda transportasi yang benar—benar hanya memindahkan orang, tidak harus memindahkan kendaraannya,” katanya.

 

Bali, katanya, selayaknya bercermin ke Singapura, dengan luas ‘hanya’ 710 km seolah—olah Singapura lebih lapang dari Bali dengan luas 5.632 km sehingga dengan transportasi umum yang begitu baik memudahkan tiap sudut negara itu dapat dijangkau dalam hitungan belasan hingga puluhan menit.

 

“Maka tidak mengherankan bila sepanjang tahun lalu, kunjungan wisatawan mancanegara di Bali sekitar 2 juta orang, sebaliknya Singapura dibanjiri hingga 14 juta orang per tahun,” katanya.

 

Proses pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota itu masih didiskusikan kembali antara pemegang konsesi PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan Pemprov DKI Jakarta.

 

Sebelumnya, perjanjian pengusahaan jalan tol atau PPJT pembangunan enam ruas tol itu harus ditandangani oleh badan usaha JTD maksimal 26 Januari 2013 tapi ditunda karena pihak JTD belum mengantongi izin lingkungan dari Pemprov DKI Jakarta.

 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyayangkan jika seandainya proyek itu batal karena pembiayaan proyek tidak menggunakan uang pemerintah. (bas)(Foto:bismania.org)

 

 

 

 

 

Sumber