Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

BANDUNG – Budget Advocacy Group (BAG) melaporkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta Kabiro Keuangan Pemprov Jabar kepada KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial APBD Jabar.

 

Ketua BAG Dedi Haryadi mengatakan pihaknya telah menyerahkan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (29/1/2013) dan sudah didaftar dengan kasus Nomor 2013-01-000396.

 

“Kami laporkan gubernur ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang anggaran. Masalahnya terletak pada dana yang dikelola merupakan dana publik. Kami kira ada kepentingan pribadi atas nama gubernur untuk memenangkan suara pada Pilgub 2013,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (31/1/2013).

 

Menurutnya, Pemprov Jabar mengalokasikan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pada 2013 sekitar Rp1,4 triliun yang dialokasikan untuk beberapa bantuan.

 

Dia menyebutkan, bantuan dan alokasi diperuntukan antara lain dana bantuan desa sebesar Rp100 juta per desa sebanyak 5.304 desa di seluruh Jabar dan dana penyuluh pertanian sebesar Rp50 juta per penyuluh untuk 2000 penyuluh.

 

Selain itu, Pemprov Jabar juga memberikan hibah kepada Rp90 juta per kampus untuk 400 perguruan tinggi swasta dengan iming-iming akan mendapatkan bantuan rehabilitasi kelas.

 

“Dan terakhir, Pemprov Jabar akan membantu kelompok tani dan nelayan sebesar Rp25 juta per kelompok,” ungkapnya.

 

Dia menambahkan, yang menjadi per masalahan yaitu dana tersebut akan dicairkan menjelang dilaksanakannya Pilgub 2013 yang hari pemungutan suaranya jatuh pada 24 Februari 2013. (K5/ija)

 

 

 

Sumber