Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Komisi XI DPR meminta agar penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) harus didasari oleh program-program produktif yang diukur melalui imbal hasil yang lebih besar dari bunga SPN.

 

Sedangkan untuk menjaga akuntabilitas SBN yang berorientasi kepada hasil, Komisi XI DPR RI mengusulkan untuk setiap rencana tahapan penerbitan SBN harus melalui persetujuan Komisi XI DPR RI.

 

"Tetapi Pemerintah belum atau tidak sependapat dengan butir ini. Tetapi Kemenkeu, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) disepakati akan menyampaikan rencana penerbitan SBN ke Komisi sesuai dengan plafond yang telah disetujui di APBN. Kita akan coba awasi terkait peningkatan beban utang dan bunga utang yang semakin besar ini kedepan secara lebih serius," kata Anggota Komisi XI DPR Kemal Azis Stamboel, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, di Jakarta, Jumat (16/9/2011).

 

Selain itu menurut Anggota DPR dari Fraksi PKS ini terkait dengan optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Komisi XI dan  Pemerintah sepakat untuk meningkatkan PNBP dalam APBN 2012, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi di sektor migas, BUMN, dan lainnya.

 

"Tetapi pemerintah tidak setuju terkait dengan optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan, dimana Komisi XI DPR RI mengusulkan untuk meningkatkan tax ratio menjadi 13 persen. Jadi dengan demikian tax ratio masih tetap 12,6 persen," tambahnya.

(wdi)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber