PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menegaskan rencana Kementerian Pertanian mengurangi luasan lahan menjadi tidak lebih dari 100.000 hektare tidak akan berjalan efektif dan dapat memicu konflik sosial.

 

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengungkapkan tujuan pemerintah dalam menerapkan aturan pembatasan lahan tersebut belum jelas sehingga dapat memicu lebih banyak konflik.

 

"Saya tidak mendapat kejelasan tujuan pemberlakuan aturan ini. Apakah untuk bagi-bagi lahan ke masyarakat, ataukah jangan-jangan ada kecemburuan karena ada perusahaan yang lahannya sudah sangat besar," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (29/1/2013).

 

Selain itu, menurutnya, pada kenyataan di lapangan akan sulit bagi pemerintah menghitung luasan lahan yang dimiliki suatu perusahaan, apalagi jika  ingin dilihat dalam bentuk grup. Sebab itu dia berharap pemerintah membiarkan saja kepemilikan izin lahan bagi perusahaan yang sudah besar.

 

Joko juga menilai rencana pemerintah untuk menghentikan pemberian perpanjangan izin untuk luasan lahan di atas 100.000 hektare akan menyebabkan konflik yang meluas antara masyarakat dengan perusahaan.

 

"Ini lebih aneh lagi, saat ini tanpa pembatasan pun kami sudah merasa terganggu oleh pihak lain. Apalagi kalau kemduian dibatasi, tidak bisa lagi berbisnis seperti sbeelumnya, investasi di Indonesia bisa menjadi buruk," terangnya.

 

Dia mencontohkan, para pemilik modal yang akhirnya tidak bisa berinvestasi di Indonesia akan meletakan uangnya di luar negeri. Belum lagi para pemodal asing, yang diperkirakan menjadi enggan masuk ke pasar Indonesia, bahkan bagi yang sudah berinvestasi pun bisa saja menarik kembali modalnya karena merasa tidak ada kepastian hukum.

 

Tidak hanya itu, lanjut Joko, pembatasan lahan bagi perusahaan besar pada akhirnya akan mengganggu pengembangan kebun rakyat dna plasma. Dia mengatakan dari sekitar 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia, 58% dikuasai oleh perusahaan swasta dan perusahaan negara. Sisa 42% merupakan kebun-kebun rakyat. Dari nilai 42% ini saja, sebagian besar merupakan kontribusi dari perusahaan, yaitu sekitar 2 juta hektare dari 3,5 juta hektare.

 

"Kalau tidak ada ekspansi atau dibatasi masa pengembangan kebun plasma akan terhambat. Selama ini kan 80% untuk perkebunan inti, dan 20% dari kebun plasma. Padahal perusahaan kecil sulit mengembangkan kebun plasma karena membutuhkan modal besar," jelasnya.

 

Sepekan sebelumnya Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan kementarian sedang merancang aturan maksimal 100.000 hektare tersebut agar akomodatif bagi pengusaha.

 

"Oleh karena itu tentu ini yang kami terus bahas lebih dalam agar pelaku usaha dapat kepastian. Jangan sampai mereka dapat izin dalam waktu demikian tahu-tahu dicabut. Mereka kan sudah investasi. Tentu harus kita pastikan." ujarnya.

 

Meski demikian nampaknya keputusan Suswono mengenai pembatasan akses perusahaan menjadi maksimal 100.000 saat pemberian izin baru setelah habisnya masa berlaku sudah bulat. "Tentu memang harus dibatasi sehingga akses petani didahulukan.

 

Namun hingga kini pemberian izin bagi kegiatan yang telah berjalan belum kunjung selesai dibahas. Suswono mengklaim kelambatan terjadi lantaran kementerian menginginkan jalan keluar terbaik agar terjadi kepastian hukum tidak menjadipreseden negatif.(msb)

 

 

 

Sumber