Dukung Industri Kreatif, BNI Gelar Nobar Film "Timur" di 3 Kota

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Adanya campur tangan pemerintah dalam kisruh antara PT Freeport Indonesia dengan para karyawannya, dianggap merugikan para karyawan.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia PT Freeport Indonesia, Virgo Solossa. Dia menilai jika pemerintah turut serta dalam masalah perburuhan, dikhawatirkan adanya pesanan-pesanan dari pihak lain.

 

"Dan 99 persen masalah buruh ditangani oleh pemerintah, kebanyakan kita dalam pihak yang lemah," ungkap  saat dihubungi okezone di Jakarta Jumat (16/9/2011).

 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah menyatakan akan memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Freeport Indonesia, agar kisruh dengan karyawan yang melakukan mogok kerja dapat selesai. Pasalnya, demo tersebut akan menurunkan penerimaan negara.

 

"Saya harap mereka (PT Freeport Indonesia) menemukan solusi. Karena kalo terjadi pemogokan tanpa ada solusi, itu terganggu semua, pekerjaan juga terganggu karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa produksi, nanti penerimaan negara turun," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

 

Menurut Hatta, dalam hal ini pemerintah memang harus bertindak menjadi penengah. "Dalam hal ini biasanya ditengahi, serikat pekerja dan manajemen, kalo ada kebuntuan masih ada forum lain sampai ke menteri tenaga kerja harus turun tangan. Tapi saya harus komunikasi agar selesai," tutur dia.

 

Ini dilakukan pemerintah untuk menunjukan, adanya iklim usaha yang kondusif di Indonesia. "Kita harus tunjukkan iklim usaha di sini baik, tidak ada persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, selalu ada solusi. Terbaiknya itu selesaikan dalam internal sebaik-baiknya," jelas Hatta. (mrt)

(rhs)

 

 

 

 

 

Powered By WizardRSS.com | Full Text RSS Feed | Amazon Plugin | Settlement Statement | WordPress Tutorials

 

Sumber