Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

SEMARANG -- PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sragen, mencatatkan pertumbuhan yang agresif meski baru berumur 4,5 tahun sejak berdiri pada 2008 silam.

 

BPRS Sukowati Sragen yang menggunakan brand Bank Syariah Sragen pada akhir 2012 lalu (unaudited) mencatatkan total aset Rp57,9 miliar, tumbuh 48,28%  dari setahun sebelumnya. Adapun total aset perseroan ketika baru berdiri pada 2 Juni 2008 hanya Rp1,8 miliar

 

Sunaryo, Direktur Utama BPRS Sukowati Sragen, menjelaskan selama setahun terakhir perseroan berhasil tumbuh positif di atas rata-rata perbankan syariah nasional yang tercatat 48,1%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan outstanding penyaluran pembiayaan.

 

“Penghimpunan DPK tumbuh sebesar 85,79% dari Rp 18,69 miliar pada  2011 menjadi Rp34,73 miliar pada akhir 2012,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (27/1/2013).

 

Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan meningkat 48,02% menjadi Rp42,68 miliar dari sebelumnya Rp28,83 miliar. Kinerja tersebut mendorong perolehan laba sebelum pajak perseroan menjadi Rp1,83 miliar pada akhir 2012, tumbuh 69,4% dari 2011 yang tercatat Rp1,08 miliar.

 

BPRS Sukowati memulai usaha di Kabupaten Sragen dan telah melakukan ekspansi ke wilayah lain yang masih masuk dalam eks Karesidenan Surakarta. Perseroan saat ini telah membuka cabang di Boyolali dan Wonogiri , serta sebuah kantor kas di Gemolong, Sragen.

 

“Peningkatan kantor layanan ini didasari kebutuhan untuk lebih mendekatkan layanan transaksi keuangan secara syariah kepada masyarakat yang selama ini mungkin belum tersentuh oleh Bank Umum Syariah,” ujarnya.

 

Selain itu, lanjutnya, ada keyakinan masyarakat untuk bertransaksi yang halal berlandaskan syariah. Oleh karena itu BPRS Sukowati Sragen memprioritaskan pengembangan jaringan pada wilayah yang belum ada BPR/BPRS.

 

“BPRS seperti kami bermain pada ceruk pasar yang belum bisa dilayani Bank Umum terutama pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah,” ujarnya.

 

Fakhruddin Nur, Direktur Operasional dan SDM BPRS Sukowati, menegaskan bahwa perseroan merupakan entitas yang berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat Sukowati Jaya yang baru saja dicabut izinnya oleh Bank Indonesia beberapa waktu lalu.

 

Pernyataan Fakhruddin sekaligus meralat berita di Bisnis.com sebelumnya yang memasang logo BPRS Sukowati Sragen untuk berita pencabutan izin usaha BPR Sukowati Jaya.

 

Sunaryo menegaskan kondisi BPRS Sukowati sangat sehat yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 4,32% di bawah aturan batas kesehatan  Bank Indonesia yakni 5%. Sementara itu rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 14,53% di atas ketentuan bank sentral berada pada 8%.

 

“Para pemegang saham memiliki komitmen penambahan modal untuk BPRS Sukowati,” ujarnya sambil menjelaskan mayoritas saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Sragen sebesar 75,31% dan sisanya dimiliki masyarakat. (dot)

 

 

 

Sumber