Sinergi Kementan-TNI Salurkan 10 Ton Bahan Pangan ke Bener Meriah Aceh

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memprediksikan pada tahun ini sebagai tahun penghargaan bagi penjahat yang bekerja sama (justice collaborator) dan whistleblower (pelapor tindak pidana).

 

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan prediksi itu menyusul sejumlah justice collaborator dan whistleblower yang telah menerima reward berupa pembebasan bersyarat, serta beberapa justice collaborator lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari aparat penegak hukum.

 

"Akan ada JC [justice collaborator] yang segera mendapatkan perlindungan khusus dan reward, yakni dalam kasus dugaan korupsi Solar Home System (SHS) di Kementerian ESDM, kasus dugaan korupsi simulator Polri serta kasus korupsi di Bengkulu," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (23/1/2013).

 

Menurutntya, pada tahun ini merupakan tahun penentuan bagi jaminan hukum yang kuat bagi penjahat yang bekerja sama dan para 'peniup peluit'.

 

Selama ini, pemberiaan penghargaan dan perlakuan khusus bagi justice collaborator dan whistleblower hanya mengacu ketentuan Peraturan Bersama dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4/2011. Namun, mulai tahun ini telah ada penguatan dasar hukum itu menyusul masuknya revisi UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam prioritas prolegnas 2013.

 

Haris optimistis pada tahun ini perlindungan terhadap justice collaborator dan whistleblower akan meningkat tajam.

 

Menurutnya, saat ini komitmen aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap JC dan WB pun semakin tinggi. "Tahun ini LPSK dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mendiskusikan rencana pembuatan lapas khusus JC kasus terorisme, tentu diharapkan lapas khusus ini juga bisa ditempati oleh JC lainnya yang masuk dalam program perlindungan LPSK."

 

Dia menilai sejumlah gagasan tersebut muncul atas meningkatnya jumlah permohonan perlindungan yang masuk pada LPSK sepanjang 2012, yakni totalnya mencapai 655 pemohon naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 340 permohonan.

 

Menurutnya, perlindungan terhadap justice collaborator dan whistleblower dinilai ampuh mengungkap kejahatan terutama yang kejahatan terorganisir serta membantu mengungkap sejumlah kerugian negara.

 

Beberapa JC yang dilindungi LPSK dalam kasus korupsi, telah mampu membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya mencapai triliunan rupiah.

 

Sebagai contoh kasus penggelapan pajak PT Asian Agri yang dapat merugikan negara Rp1,3 triliun ditambah total denda yang mencapai Rp6,5 Triliun, Kasus korupsi Wisma Atlet Sea Games mencapai Rp191,6 miliar, kasus dugaan korupsi Simulator SIM diduga mencapai Rp100 miliar, kasus dugaan korupsi Hambalang Rp128,99 miliar serta kasus korupsi lain yang LPSK tangani di sejumlah daerah.

 

Sepanjang 2012, katanya, LPSK telah memberikan pelayanan medis kepada 22 korban, layanan psikologis kepada 52 pemohon, layanan pendampingan  kepada 128 korban, layanan pemberian dukungan hak prosedural kepada 114 korban, layanan perlindungan hukum kepada 4 korban dan layanan permohonan restitusi kepada 20 korban.

 

Dia mengharapkan sejumlah catatan tersebut dapat mendorong komitmen DPR untuk segera melakukan pembahasan terhadap revisi UU No. 13/2006. (bas)

 

 

 

Sumber