PLN Targetkan 10 Juta Ton Biomassa Jadi Bahan Bakar PLTU di 2030

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Reuters)

 

 

 

JAKARTA - Masih banyak perusahaan-perusahaan tambang di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai belum mendapatkan izin dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.Salah satu putra daerah NTT Damianus Bilo mengatakan, dari sekitar 300 perusahaan yang ilegal dipaksakan untuk bertambang, semua ketentuan dan kejadian yang dilakukan perusahaan tambang banyak yang tidak diinginkan.

 

"Menurut hasil pemantauan kami dari 400-an perusahaan  tambang yang ada di NTT, hanya sekitar 114 perusahaan yang hanya mendapatkan izin legal, lalu sisanya sekitar 300 perusahaan tidak mendapatkan izin dan dipaksakan untuk bertambang," ujar Damianus di Jakarta, Sabtu (19/1/2013).

 

Harusnya perusahaan tambang tersebut,memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan kalau tidak memberikan kesejahteraan ekonominya. "itu sama sajah sudah melanggar aturan," tuturnya

 

"Tambang itu sangat perlu bagi kesejahteraan masyarakat, tapi aslinya banyak yang melanggar aturan," pungkas dia. (wdi)

 

 

 

Sumber