BRI Dukung Modernisasi Wastra Nusantara Lewat UMKM Binaan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Pemerintah pusat memutuskan untuk menanggung proyek Mass Rapid Transit (MRT) sebesar 49 persen dan sisanya sebesar 51 persen ditanggung Pemerintah DKI Jakarta. Ini karena di dalam ketentuan awal viability gap fund proyek tersebut harus di bawah 50 persen.Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hal ini merupakan pertama kalinya suatu skema di mana pemerintah pusat memberikan porsi yang cukup besar untuk suatu proyek.

 

"Ini sudah saya sampaikan suratnya kepada Pak Gubernur DKI Jokowi dan saya juga sudah menelepon beliau dan dipastikan segera berjalan proyek ini," ujar Hatta usai rapat di kantornya, Jakarta, Rabu (16/1/2013).

 

Sedangkan untuk kompososi pendanaan tidak ada yang berubah, karena memang dari awal sudah diperkirakan sebesar Rp15,7 triliun. "Hanya ini kantong yang sebelah kiri dipindahkan sedikit ke kantong yang sebelah kanan," tuturnya.

 

Namun demikian, Hatta mengkhawatirkan apabila dana sebesar Rp15,7 triliun tersebut akan membengkak. Tetapi di dalam surat tersebut disampaikan agar dilakukan suatu penghitungan yang akurat, agar dalam pemaparannya jelas.

 

"Saya kok meyakini bahwa dana yang Rp15,7 triliun membengkak, itu kan estimasi. Nanti realisasinya saya yakin di bawah itu, tiga paket tender plafonnya itu hanya mencapai 55 sampai 60 persen, jadi mudah-mudahan realisasinya itu jauh dari Rp15,7 triliun," pungkasnya.

 

Sekadar diketahui, dalam rapat yang digelar sore tadi, pemerintah pusat juga menyetujui bila proyek ini diteruskan hingga ke wilayah Kota yang awalnya hanya sampai ke Bundaran HI saja. (ade)

 

 

 

Sumber