Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi ketika buruh Freeport mogok. (Foto: Daylife)

 

 

 

JAKARTA - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengatakan, permasalahan buruh dengan pengusaha harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebaiknya pun, pemerintah jangan hanya menjadi juri di tengah-tengah masalah buruh dan pengusaha.Menurutnya, pemerintah harus bisa mengambil peran penting di tengah isu antara pengusaha dengan buruh. Pengusaha pun berharap pemerintah dapat menemukan titik temu masalah antara buruh dan pengusaha.

 

"Dan untuk menemukan titik temu tersebut pemerintah harus bisa bantu menyelesaikan permasalahan ini dan jangan menjadi juri di antara kedua belah pihak. Karena kalau beban ini hanya diberikan kepada para pengusaha itu sangat berat," imbuh Raja saat dihubungi Okezone, Minggu (13/1/2013).

 

Raja menambahkan, jangan sampai isu-isu antara pengusaha dan buruh dipolitisi oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan pribadi, karena hal ini bisa berdampak buruk pada kedua belah pihak.

 

"Pemerintah harusnya membantu memecahkan permasalahan ini. Misalnya saja melakukan hal-hal konkrit seperti komponen transportasi, tempat tinggal, dan sebagainya. Karena kalau dilihat-lihat, dengan cara itu mungkin buruh bisa mengerti dan biaya transportasi dari rumah ke pabriknya diperkirakan lumayan memakan ongkos," jelasnya.

 

Selain itu, dirinya juga berharap bila penangguhan upah minimum bisa dinegosiasikan dan dibicarakan kembali. Dia mengakui antara pengusaha dengan buruh sama-sama saling membutuhkan, sehingga dirinya berharap adanya solusi yang digelontorkan pemerintah.

 

"Kami sangat berharap sekali. Seharusnya buruh tidak perlu berdemo dan harusnya berbicara dan duduk bersama pengusaha serta pemerintah demi sebuah solusi," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber