Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN – Kementerian Kelautan dan Perikanan mengucurkan dana pemberdayaan kepada kelompok kecil nelayan US$3 miliar.

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan produk ekspor tidak mungkin mendapat insentif karena hal tersebut dapat mendistorsi pasar yang tentu saja mendapatkan penolakan dari negara lain.

 

“Ada 7 atau 8 negara pengekspor udang, kalau insentif nanti akan terkena dumping. Jadi kita tidak mungkin melakukan itu,” ujarnya ditemui di sela-sela kunjungan ke PT Toba Surimi di Kawasan Industri Medan, Minggu (13/1/2013).

 

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Saut P Hutagalung mengatakan yang dilakukan oleh KKP hanya bentuk permodalan kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk subsidi insentif.

 

“WTO sudah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, sepanjang boleh ya dilakukan yaitu dalam rangka pemberdayaan per kelompok 10 orang mendapat Rp50 juta, itu wajar tetapi bukan subsidi insentif,” ungkapnya.

 

Saut menuturkan tuduhan pemberian insentif kemungkinan bisa muncul karena adanya dokumen-dokumen perencanaan terdahulu tetapi hal tersebut belum dilakukan karena anggaran yang dimiliki instansinya tidak mungkin mencukupi. Di sisi lain, subsidi tidak mungkin dilakukan karena akan terkena sanksi bea masuk imbalan

 

Sebelumnya, Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI) melayangkan petisi antisubsidi (countervailing) kepada Indonesia terkait ekspor udang beku yang disubsidi pemerintah sehingga ekspor udang beku ke Amerika Serikat terancam sanksi bea masuk imbalan.

 

Tuduhan serupa juga disampaikan kepada Thailand, China, Ekuador, Malaysia, dan Vietnam.

 

Pemerintah Indonesia disebutkan telah mengalokasikan subsidi kepada sektor perikanan US$3 miliar selama 5 tahun dengan target meningkatkan produksi udang 18% hingga 19% per tahun dari 2010 hingga 2014.(msb)

 

 

 

Sumber