Best Crypto Asset Companies in 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Pemerintah didesak untuk mencabut izin perusahaan ekstraktif dan perkebunan yang terlibat dengan kasus dugaan korupsi serta penipuan pajak untuk memperbaiki wajah kedua sektor bisnis tersebut di Tanah Air.

 

 

 

Wakil Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan terdapat sejumlah perusahaan di sektor ekstraktif dan perkebunan yang terkait dengan praktik suap serta penipuan pajak.

 

 

 

Sejumlah kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan itu adalah yang dialami bekas petugas pajak Gayus Tambunan, penggelapan pajak AG dan dugaan suap perusahaan kelapa sawit milik pengusaha besar.

 

 

 

“Tiga kasus itu adalah wajah industri ekstraktif dan perkebunan di Indonesia. Pemerintah harus mencabut perusahaan yang bermasalah dengan kasus korupsi dan penggelapan pajak," kata Iwan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (9/1). 

 

 

 

Dia menuturkan pencabutan itu juga sebagai langkah awal pemerintah untuk melakukan audit di sisi legal formal maupun sosial ekonomi terhadap perusahaan ekstraktif dan perkebunan.

 

 

 

Menurutnya, audit sosial ekonomi berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keuntungan dan kerugian, ketika perusahaan di dua sektor itu beroperasi di wilayah tertentu. 

 

 

 

KPA menilai pencabutan izin itu juga merupakan upaya memperbaiki wajah industri ekstraktif dan perkebunan yang buruk di Tanah Air. Dengan upaya tersebut, sambung Iwan, perusahaan yang baik di kedua sektor itu tak digeneralisir dengan praktik buruk perusahaan lainnya. "Jadi perusahaan yang baik dan buruk tidak disejajarkan," katanya. 

 

 

 

Sepanjang 2012, KPA mencatat terdapat 198 kasus konflik agraria dengan didominasi oleh sektor perkebunan yakni 90 kasus, sektor pembangunan infrastruktur dengan 60 kasus, pertambangan 21 kasus, kehutanan 20 kasus, pertanian tambak/pesisir 5 kasus dan kelautan serta wilayah pesisir pantai 2 kasus.

 

 

 

Organisasi itu juga memaparkan kasus terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur (24 kasus), Sumatra Utara (21 kasus), DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatra Selatan masing-masing 13 kasus, Riau dan Jambi masing-masing 11 kasus, serta lainnya tersebar di provinsi lain. (yus)

 

 

 

Sumber