Daftar Saham Berpeluang Cuan di Pekan Pendek Jelang Libur Nataru

[Parno Pemilik Lapak 0]

MEDAN--Status Darurat Human Trafficking yang ditetapkan pemerintah menyusul maraknya penempatan tenaga kerja Indonesia  ke luar negeri secara ilegal, yang akhirnya menjadi perdagangan manusia antarnegara, jangan hanya sebatas deklarasi saja.

 

Artinya, kata Parlindungan Purba, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD), penetapan status tersebut harus dipikirkan dampaknya bagi Bangsa Indonesia.

 

Menurutnya,  masalah TKI tidak terlepas dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup luas di Indonesia. Padahal, mereka itu tenaga terampil di Indonesia yang dibutuhkan.

 

“Buktinya, kita masih kesulitan mencari pembantu rumah tangga maupun supir. Namun, kenapa memilih bekerja di luar negeri?” kata Parlindungan Purba kepada Bisnis, Rabu (9/1/2013).

 

Sebelum bekerja di luar negeri dan mendaftar ke perusahaan jasa tenaga kerja, TKI harus diberikan pelatihan dan diberikan ijasah. Dengan modal keterampilan dan ijazahnya, biaya yang dikeluarkan  semakin sedikit. "Selama ini, biaya yang mereka keluarkan cukup besar," ujarnya.

 

"Menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, gaji mereka dipotong. Termasuk biaya agent fee yang memberikan pelatihan kepada mereka,” ujar Parlindungan.

 

Selain mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, sebut Parlindungan, infrastruktur perundang-undangan juga harus dipersiapkan. “Kemudian berikan kredit kepada calon TKI agar mereka dapat melatih keterampilan di balai latihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri,” kata Parlindungan.(msb)

 

 

 

Sumber