Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Permasalahan perizinan yang berbelit-belit di tingkat pemerintah daerah akibat diberlakukannya otonomi khusus menjadi hambatan investor untuk memperluas kawasan industri di Tanah Air.

 

 

 

Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Kementerian Perindustrian Dedi Mulyadi, mengatakan permasalahan birokrasi di tingkat daerah ini menjadi kendala bagi pengembangan kawasan industri di luar Pulau Jawa.

 

 

 

Padahal, minat investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri, terutama di luar Pulau Jawa, terus meningkat a.l. Pemerintah China yang mengincar sektor pertambangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

 

 

 

“Kami sudah menyiapkan tim teknis untuk mengkaji rencana investasi China untuk membangun smelter di Kalimantan, Sulawesi atau Papua,” ujarnya Senin (7/1).

 

 

 

Dia menambahkan permasalahan birokrasi ini harus secepatnya diselesaikan karena tingkat persaingan dengan negara lain di kawasan Asean sebagai tujuan penanaman modal asing semakin ketat.

 

 

 

Dedi mencontohkan proses birokrasi pengajuan investasi di Malaysia dan China jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan di Tanah Air karena komando utama berada di tangan pemerintah pusat kedua negara tersebut.(17/yus)

 

 

 

Sumber