Wamentrans Soroti Potensi Kawasan Transmigrasi di Diseminasi Riset TEP

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai aturan verifikasi Komisi Pemilihan Umum  (KPU) yang terlalu kaku dan tidak memiliki standar yang jelas, telah merugikan partai peserta pemilu.

 

 

 

Yusril menyontohkan partainya menyerahkan berkas pendaftaran pada Oktober, sedangkan verifikasi pada Desember 2012. Pada bulan November, ujarnya, salah seorang pengurusnya meninggal dunia namun dianggap tidak sah oleh KPU.

 

 

 

“Jadi orangnya sudah meninggal terus dianggap tidak sah, padahal itu sudah diklarifikasi oleh kepala daerah yang bersangkutan meninggal tanggal sekian dan sepengetahuan kepala desa itu adalah pengurus PBB,” ujarnya.

 

 

 

Menurutnya, mestinya keberatan seperti itu bisa diterima dan KPU bisa menyempurnakan aturan.

 

 

 

Pada bagian lain, mantan Menkum/HAM itu juga mempertanyakan standar ganda yang digunakan KPU. Dia menilai standar ganda itu terlihat ketika pada satu daerah KPU yang mendatangi pengurus di daerah, di lain kesempatan pengurus yang mendatangi KPUD untuk proses verifikasi.

 

 

 

Dia mengemukakan untuk pembuktian keanggotaan, KPUD meminta kartu anggota partai. Namun setelah kartu anggota diserahkan, KPUD mempersoalkan KTP kader partai.

 

 

 

“Kok tak ada standar?,”ujar Yusril mempertanyakan. Yusril berharap hasil verifikasi faktual dapat menghasilkan keputusan yang adil dan jujur.

 

 

 

Anggota Komisi II DPR Arif Budiman mengharapkan usai rapat pleno, KPU harus kembali fokus menyelesaikan sejumlah peraturan pelaksanaan teknis di lapangan yang masih belum tuntas.

 

 

 

"KPU masih menyisakan Peraturan KPU (PKPU) yang belum diselesaikan meski drafnya sudah selesai. Misalnya PKPU tentang pencalegan, tentang kampanye, tentang pemutakhiran data pemilih, tentang dapil,” tuturnya.(yus)

 

 

 

Sumber