Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Parno

POLITIK 2013—2014 Diyakini Memanas

Recommended Posts

BOGOR–Pemerintah memprediksikan situasi politik 2013-2014 memanas sehingga meningkatkan sistem keamanan pada tahun tersebut.

 

Menteri Koordiantor Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengatakan eskalasi pada tahun ini dan tahun depan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius.

 

Dalam rapat umum terbatas di Istana Kepresidenan Bogor hari ini, ujarnya, presiden juga menyampaikan situasi politik 2013-2014 pasti akan menghangat.

 

"Prsiden memerintahkan kepada jajaran pemerintah, terutama penegakan hukum, agar lebih giat agar keamanan dan kenyamanan masyarakat bisa terjamin," katanya hari ini, Senin (7/1/2013).

 

Dalam pertemuan terbatas itu, ujarnya, presiden memberikan beberapa arahan.

 

Pertama, ujarnya, membentuk tindakan yang konseptual oleh jajaran aparat dan pemerintah daerah dalam mengelola konflik maupun keamanan di wilayah masing-masing.

 

Dia menekankan bahwa tiap-tiap wilayah memiliki kekhususan, kekhasan, dan sumber konflik yang berbeda.

 

"Aparat kepolisian dan TNI biasanya sudah punya peta konflik. Itu harus disinergikan di tingkat provinsi hingga kabupaten."

 

Kedua, lanjutnya, membuat sinergi terpadu secara struktural, baik secara vertikal maupun horizontal mulai dari pusat hingga daerah untuk menangani konflik.

 

"Masing-masing struktur apakah pemda, teritorial, aparat keamanan kewilayahan, intelijen, bertanggungjawab untuk hadapi setiap konflik di wilayah masing-masing."

 

Di samping itu, lanjutnya, upaya secara kultural melalui tokoh-tokoh agama, masyarakat, adat, bahkan lembaga swadaya masyarakat.

 

"Salah satu arahan presiden adalah operasi terpadu. Operasi terpadu melibatkan semua elemen pusat dan daerah, khususnya sesuai trata masing-masing."

 

Dia melanjutkan untuk daerah-daerah tertentu yang sedang menghangat seperti Poso, operasi terpadu dilakukan secara khusus.

 

Penanganan daerah khusus tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat daerah saja, tetapi juga ditambah aparat teritorial. Hal itu karena sumber konflik yang juga menyangkut daerah lain.

 

"Di daerah-daerah tertentu misalnya Papua, Poso, Sengketa di Lampung, didesain ada operasi khusus sepanjang tahun untuk kelola masalah itu."

 

Ketiga, lanjutnya, presiden membuat arahan agar dibuat aksi khusus untuk pemberantasan terorisme.  (sut) 

 

 

p-89EKCgBk8MZdE.gif

 

Sumber

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...