Mentan Akan Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng Pelanggar HET

[Parno Pemilik Lapak 0]

Situasi politik Papua pada 2013 diprediksi memanas oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Marinus Yaung. Menurutnya, situasi memanas yang dimaksud disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, pelaksanaan Pemilukada Gubernur Propinsi Papua dimana KPUD Propinsi Papua mengeluarkan keputusan untuk tidak meloloskan calon peserta Pilkada Barnabas Suebu.

 

Marinus Yaung berpendapat bahwa keputusan KPUD tersebut dapat menimbulkan dinamika tersendiri, karena terdapat kepentingan pihak asing baik sebagai donatur maupun investor dalam melakukan investasi besar-besaran di Papua dengan menopang Barnabas Suebu-yang mendapat kepercayaan dari pihak asing.

 

Istilah There is nothing such a free lunch pun diungkapkannya untuk mendeskripsikan bagaimana pihak asing-seperti USAID, Bank Dunia dll-yang dinilai telah banyak terlibat dalam proses membangun HAM, demokrasi dan sosial budaya di Papua dengan mengucurkan dana yang begitu besar dan sarat dengan kepentingan. Maka, keputusan KPUD yang tidak meloloskan Barnabas Suebu dapat mengganggu kepentingan asing di Papua.

 

Faktor lain yang disebutkan Marinus Yaung adalah munculnya gerakan perlawanan identitas etnis. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan masyarakat lokal yang mendikotomikan model semangat primordial asli Papua dan non Papua. Gerakan tersebut muncul karena dipicu oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang dinilai tidak adil terhadap masyarakat asli Papua, baik secara ekonomi maupun sosial budaya.

 

Namun, gerakan tersebut sering disalahartikan oleh elit politik di Papua dan Pemerintah Pusat sebagai gerakan perlawanan untuk memperoleh posisi kekuasaan. Padahal sebab sebenarnya bukanlah hal tersebut, tetapi ketidakadilan atas kebijakan dari Pemerintah Pusat.

 

Sayangnya, pada saat yang bersamaan, tidak ada kepercayaan dari Pemerintah Pusat terhadap elit politik lokal di Papua. Hal inilah yang menyebabkan hadirnya UP4B di Papua. Selain itu elit politik lokal Papua pun dianggap tidak dapat mendistribusikan kekuasaan dengan baik sampai ke tingkat desa, termasuk tidak mampu mendistribusikan sumber-sumber ekonomi dan mengelola Sumber Daya Manusia yang ada di desa-desa untuk menciptakan kesejahteraan sehingga sekitar 80-90 persen desa masih sangat tertinggal, meskipun sudah ada anggaran mencapai triliyunan rupiah.

 

Prediksi situasi 'memanas' di atas tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Papua harus terus bersinergi untuk membangun wilayah Papua menjadi lebih baik dan sejahtera. Apabila situasi tersebut dibiarkan, maka Papua seperti tidak ada bedanya dengan Papua di masa lalu bila dilihat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya.

 

ALEXA CHRISTINA

Tanjung Priok, Jakarta Utara

Email: alexachristinash@gmail.com

 

 

 

 

Sumber