SwissCham Gelar Gala Dinner dan Donasi untuk Bencana Sumatra

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone)

 

 

 

JAKARTA - Buruknya kondisi sarana transportasi serta kemacetan diperkirakan merugikan sektor industri mencapai Rp17,2 triliun per tahun. Oleh sebab itu, kondisi ini patut menjadi perhatian bersama agar bisa segera ditemukan solusinya."Kualitas infrastruktur Indonesia benar-benar berada di titik nadir," ungkap anggota Komisi V DPR RI Marwan Ja’far, kepada Okezone, Minggu (30/12/2012).

 

Bukan sekadar dampak di bidang perhubungan saja yang terlihat dari kondisi infrastruktur yang buruk. Marwan mencermati, imbasnya terlihat dari kerugian multisektor berdasarkan nilai waktu, biaya bahan bakar, dan biaya kesehatan serta pemborosan energi.

 

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun membeberkan fakta kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), 77 persen inflasi nasional berasal dari daerah. Buruknya sarana dan prasarana transportasi, ulas Marwan, membuat biaya distribusi di Indonesia sangat mahal.

 

Biaya distribusi bisa mencapai 30 persen dari total ongkos produksi. Banyak perusahaan di negeri ini merasakan biaya distribusi jauh lebih besar ketimbang biaya produksi atau biaya pembelian.

 

"Proses distribusi barang di Indonesia sangat menguras waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Kondisi inilah yang sering mengakibatkan lonjakan harga bahan pangan tak terkendali," cetus Marwan.

 

Selain itu, infrastruktur Indonesia berada di urutan ke-92 lebih rendah dari tahun lalu yang menempati posisi ke 82. Sementara Filipina berada di posisi 98 dan Malaysia berada di posisi 29. Singapura berada di posisi kedua dengan infrastruktur terbaik di Asia Tenggara.

 

Lebih ironis lagi, kondisi infrastruktur yang buruk tidak diimbangi dengan rasio pertumbuhan kendaraan di seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak kian membebani pertumbuhan sektor lainnya, Marwan menegaskan, harus ada regulasi yang jelas mengenai sistem transportasi. Baik transportasi yang terkait dengan kendaraan pribadi, angkutan barang, maupun transportasi massal.

 

"Karena permasalahan transportasi kita sudah tidak bisa kita anggap masalah yang sepele. Harus ada perhatian yang serius dan dibuat aturan yang komprehensif bukan parsial," pungkasnya. (ade)

 

 

 

Sumber