Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memastikan kelanjutan program pengadaan converter kit BBM ke BBG karena kewenangan tersebut saat ini berada di Kementerian Perindustrian.

 

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya pengadaan 14.000 converter kit akan diajukan kembali di 2013, karena saat ini kewenangannya berada di Kementerian Perindustrian. Meskipun, sebelumnya telah dilakukan tender pengadaan converter kit di 2012.

 

“Apakah kami akan mengajukan atau tidak, kebetulan di 2013 kewenangan pengadaan alat konversi itu tidak lagi di Kementerian ESDM, tetapi di Kementerian Perindustrian,” katanya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (27/12).

 

Dengan dialihkannya kewenangan pengadaan tersebut, maka pemerintah perlu kembali membicarakan aspek hukum dan kewenangannya, sebelum menentukan berapa anggaran yang diperlukan.

 

Untuk itu, pemerintah akan lebih mendorong Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Astra untuk melakukan pemasangan alat konversi di kendaraan bermotor. “Tentu mereka [Gaikindo dan Astra] tidak ingin gratis. Mungkin nanti harus kita berikan lisensi atau apapun agar pihak swasta mau memasang dan memperbaiki alat konversi itu,” ujarnya.

 

Harga alat konversi yang mencapai Rp15 juta juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah, apakah nantinya  akan diberikan insentif untuk alat tersebut. “Kalau masalah uang yang paling sulit di Kementerian Keuangan. Kalau insentifnya besar, mereka rebut, tetapi kalau insentifnya kecil program ini tidak akan laku,” tuturnya.

 

Rudi juga menyebutkan bahwa Kementerian Perindustrian harus segera mengeluarkan aturan yang mengatur mobil dengan kriteria tertentu harus dipasang alat konversi dan diwajibkan menggunakan BBG. Dengan demikian, pemerintah juga bisa fokus mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Tanah Air.

 

Pengadaan SPBG nantinya juga bisa diakali dengan membuat SPBG mobile agar pembangunannya dapat lebih cepat dilaksanakan. Pasalnya, saat ini PT Pertamina (Persero) baru membangun 1 SPBG di Daan Mogot, Jakarta Barat.

 

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengatakan pihaknya tidak ingin besar-besaran membangun SPBG yang dikelola sendiri Pertamina, sampai ada kebijakan yang serius dari pemerintah dalam melaksanakan program konversi BBM ke BBG.

 

“Untuk pembangunan SPBG yang dari investasi kami, mungkin akan kami batasi 2 SPBG, kemudian kami lihat ini akan seperti apa. Saya tidak ingin Coco Pertamina seluruhnya untuk membangun SPBG sampai saya melihat kebijakan yang serius mau seperti apa konversi ke BBG nantinya,” katanya.

 

Dia mengungkapkan Pertamina akan terus berkomitmen mendukung program pemerintah yang ingin melakukan konversi BBM ke BBG, meskipun ada anggaran APBN untuk pembangunan SPBG yang tidak bisa di cairkan. “Kami tidak mau ada persepsi kami menikmati over kuota [bBM bersubsidi], karena kami justru terus mencari alternatif lain,” ujarnya.(35/Bsi)

 

 

 

Sumber