Wajib Pajak Perlu Tahu, Panduan Proses PKB Tahunan dan Lima Tahunan

[Lebay Pemilik Lapak 0]

SOLO - Rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang akan diberlakukan pemerintah sebesar 15 persen kembali mendapatkan penolakan dari Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo. Bahkan orang nomer satu di Pemerintahan Kota (Pemkot) Solo ini berjanji akan kembali turun kejalan bila TDL benar-benar dinaikan.“Saya tegas menolak kenaikan TDL jika kenaikan diterapkan secara menyeluruh,” tegas pria yang akrab disapa Rudy kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/12/2012).

 

Bila kenaikan TDL diberlakukan, tambah dia, secara tegas Rudy tidak mempermasalahkan. Menurut Rudy, kenaikan TDL harus jelas khususnya di kalangan kelas bawah karena berimbas terhadap tingkat perekonomian warga.

 

“Kalau untuk daya di atas 900 watt tidak masalah, tapi sekarang warga miskin mau pasang di bawah 900 watt tidak boleh? Ini bagaimana?” kesalnya.

 

Rudy meminta pemerintah mengkaji terlebih dahulu rencana kenaikan TDL pada awal tahun nanti sehingga dia mengkhawatirkan dampak makro akibat kenaikan listrik tersebut. Menurutnya, pemerintah harus bisa memberikan regulasi yang tepat untuk mengantisipasi dampak kenaikan tersebut sehingga harus bisa mengontrol harga barang di tingkat pasaran.

 

“Jadi kenaikan tarif sebaiknya diimbangi dengan penurunan sejumlah pajak sehingga tidak membebani masyarakat dan pengusaha,” tambahnya.

 

Penolakan tersebut, ditambahkan Rudy, bukan disebabkan beban operasional Pemkot akan naik jika TDL naik. Pasalnya, rencana kenaikan TDL tersebut setelah APBD 2013 rampung disusun sehingga tidak akan menjadi masalah apabila TDL naik.

 

“Sekarang APBD 2013 sudah ditetapkan. Kalau ada penyesuaian, ya dilakukan pada perubahan,” jelasnya.

 

Rudy mengaku hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan resmi kenaikan TDL karena belum menerima surat apa pun tentang kenaikan TDL. Meskipun bila TDL naik 15 persen, dana operasional pembayaran listrik Pemkot Solo membengkak hingga Rp32 miliar dari pos alokasi anggaran listrik yang saat ini sebesar Rp28 miliar. 

 

“Jadi harus benar-benar kencangkan ikat pinggang. Semua PNS harus berhemat," tandasnya.

(gnm)

 

 

 

Sumber