Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Badan Kebijakan Fiskal menilai penyesuaian harga adalah kebijakan yang paling efektif untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi.

 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan lonjakan konsumsi BBM bersubsidi tidak bisa dikurangi hanya melalui pembatasan distribusi.

 

Dia mengatakan rencana penerapan sistem teknologi informasi hanya mampu mendeteksi pemakaian BBM bersubsidi berlebihan tapi tidak bisa mencegah lonjakan konsumsi.

 

“Menurut saya agak susah ya, itu kan deteksi sesudahnya. Pakai analisa jika ada transaksi berlebihan,” katanya, Rabu (26/12).

 

Bambang menegaskan penyesuaian harga jual adalah cara paling efektif untuk menjaga konsumsi BBM bersubdi sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2013.

 

Pemerintah dalam APBN 2013 menyediakan anggaran subsidi BBM dan bahan bakar nabati sebesar Rp87,19 triliun. Alokasi tersebut berdasarkan asumsi konsumsi BBM tahun depan sebanyak 46,01 juta kiloliter.

 

Namun, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan target konsumsi BBM 2013 berisiko terlewati jika konsumsi melonjak seperti tahun ini.

 

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp137,3 triliun pada APBN-P 2012 tapi realisasinya diproyeksi meningkat menjadi Rp216 triliun--Rp219 triliun.

 

Pembengkakan itu disebabkan oleh kombinasi konsumsi yang melebihi kuota hingga lebih dari target APBN 2012 sebesar 40 juta kiloliter menjadi hingga sekitar 45 juta kiloliter, kenaikan harga minyak global dan lifting minyak yang di bawah target.

 

Agus mengatakan konsumsi BBM bersubsidi harus dikendalikan agar defisit transaksi neraca berjalan tidak berlanjut hingga 2013.

 

“Pada 2013, betul-betul harus ada pengendalian atau pembatasan BBM bersubsidi yang [berjalan] baik,” katanya.

 

Menkeu menjelaskan mekanisme pembatasan tersebut masih dikaji oleh Kementerian ESDM.

 

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto mengatakan realisasi belanja subsidi BBM per 21 Desember 2012 telah mencapai 128,2% dari pagu Rp51,69 triliun dalam APBN-P 2012.

 

Dia memperkirakan lonjakan belanja subsidi tersebut membuat sisa lebih pembiayaan APBN (silpa) 2012 lebih rendah dari tahun lalu yang sekitar Rp40 triliun.

 

“[silpa] lebih kecil, mudah-mudahan masih ada. Itu karena penerimaan yang lebih rendah dan subsidi membengkak tinggi,” kata Agus.

 

Data Ditjen Perbendaharaan menyatakan realisasi penerimaan APBN 2012 per 21 Desember baru mencapai 92,7% dari target atau senilai Rp1.258,9 triliun.

 

Adapun realisasi belanja telah mencapai Rp1.385,9 triliun atau sekitar 89,5% dari pagu anggaran belanja.

 

Realisasi tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp127 triliun yang setara dengan 1,49% dari produk domestik bruto. (sut)

 

 

 

Sumber