Perang Iran vs AS-Israel Pecah, Seberapa Ngeri Dampaknya Tekan RI?

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA--Asosiasi Kontraktor Indonesia mencatat hingga akhir November 2012, realisasi belanja konstruksi AKI mencapai sekitar Rp130 triliun.

 

Capaian tersebut, sama dengan sekitar 86,66% dari target belanja konstruksi AKI tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp150 triliun hingga akhir 2012.

 

Katua AKI Sudarto mengatakan realisasi belanja itu, sebanyak 65% nya bersumber dari proyek yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara dan investor swasta. Adapun BUMN yang berkontribusi cukup besar a.l proyek Pertamina, Pelindo, PLN, dan BUMN besar lainnya

 

Sementara, 35% sisanya merupakan proyek yang didanai oleh pemerintah melalui APBN murni. Dia menilai, lambannya target capaian tersebut dipicu oleh molornya proses lelang APBN.

 

Umumnya, katanya, hampir sebagian besar Kemenetrian nilai penyerapan anggarannya rendah, sehingga rencana konstruksi ikut terkendala. AKI sendiri memperkirakan capaian belanja konstruksi di asosiasinya, kemungkinan besar tidak akan mencapai sesuai target Rp150 triliun itu.

 

Pasalnya,dalam sisa waktu tersisa satu bulan selama Desember 2012, dengan kondisi penyerapan yang rendah, maka realisasi kegiatan konstruksi juga dikhawatirkan ikut rendah. Meski demikian dia berharap gap dengan target tidak terlampau jauh.

 

 

"Sampai sekarang, bahkan ada beberapa proyek yang batal dibangun karena proses lelangnya yang lama. Seharusnya proses lelang sudah dimulai awal tahun, sehingga konstruksi serentak bisa dimulai paruh tahun," ujarnya di Jakarta Rabu (26/12).

 

Dari sektor proyek yang digarap, katanya, umumnya sektor yang berkaitan dengan infrastruktur seperti pembangunan pembangkit listrik, jalan tol, jembatan, dan pelabuhan.

 

Sedangkan sektor komersial yang banyak mendukung capaian itu adalah pembangunan perumahan, perkantoran, dan rumah susun yang selama 2012 banyak digarap oleh pemerintah atau swasta.

 

 

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah memberikan dukungan penuh pada pembangunan infrastruktur nasional, terutama dalam mencari solusi kendala dan permasalahan di sektor konstruksi.

 

"Salah satu yang harus dibenahi adalah permaslaahan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang sampai saat ini masih mendua, dan kegiatan lelang yang bermasalah. Pemerintah harus secara tegas menuntaskan permasalahan ini," tambahnya. (if)

 

 

 

Sumber