Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim menilai Badan Kehormatan (BK) DPR telah melanggar etika karena telah mengumumkan beberapa anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, BK BPR belum menyampaikan hasil pemeriksaan baik terhadap anggota maupun fraksinya."Ini menyangkut nama baik para anggota dan institusinya, yakni PKS. Oleh karena itu, BK dalam menyampaikan informasinya terkait dengan hal-hal yang sudah diatur dalam tata acara di BK, misalnya penetapan nama anggota bersalah atau tidak. Anggota BK tidak menyampaikan sesuatu," ungkap Abdul Hakim kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/12/2012).

 

BK, kata dia, tidak menjalankan sesuai dengan tata cara yang ada. "Yang tidak sesuai dengan tata acara BK seperti belum menyampaikan kepada anggota yang bersangkutan dan juga ke fraksi dan itu sudah dibocorkan ke publik," jelas dia.

 

Oleh sebab itu, pihaknya memprotes keras BK karena ingin memojokkan salah satu fraksi. "Kami memprotes dengan keras cara kerja BK itu, jika ada di antara anggota BK itu menyampaikan informasi ke publik sebelum disampaikan ke yang bersangkutan dan fraksinya," imbuhnya.

 

"Ada indikasi seperti itu dengan bocornya keputusan BK. Kami protes karena BK melanggar etika ketika mereka membahas etika," tambahnya.

 

Pihaknya kata dia, merasa tidak terima dengan putusan BK yang dinilai berupaya memperburuk citra PKS.

 

"Kami akan pelajari putusan BK itu sebab anggota kami bukan yang menjadi terlapor dan bahkan Dahlan Iskan memuji anggota kami karena menghalangi untuk melakukan tindakan tidak terpuji, tiba-tiba dikatakan melanggar etika. Yang pasti kami dan anggota kami belum terima putusan BK," tandas dia. (gnm)

 

 

 

Sumber