TEMPAT PRAKERIN SMK DI KOTA MALANG 2026

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

BANDA ACEH – Anggaran belanja publik di Aceh saat ini dinilai belum efektif dan efisien. Hal ini lantaran masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya tingkat keluaran pendidikan, kesehatan dan indeks pembangunan manusia.

 

“Kami menemukan banyak yang belum efektif setelah melakukan analisis terhadap belanja publik di Aceh sebelumnya,” kata Kordinator Masyarakat Transparansi Aceh (Mata) Alfian di Banda Aceh, Sabtu (8/12/2012).

 

Berdasarkan analisa tim Public Expenditure Analysis & Capacity Strengthening Program (PECAPP), Aceh telah membelanjakan sekitar Rp19 triliun pada 2011, dan diprediksikan sekitar Rp20 triliun dibelanjakan pada akhir tahun 2012. Secara keseluruhan sejak Otonomi Khusus tahun 2008 hingga 2012, Aceh akan membelanjakan sekitar Rp91 trilun. 

 

Alfian mengatakan, jika dibandingkan pada masa rehab-rekon, data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa sekira Rp60 triliun dana rehab rekon telah dibelanjakan di Aceh. Namun,hasil keluaran dan pembangunan rehab-rekon dapat langsung dirasakan dan terlihat.

 

“Sekarang, dengan jumlah dana yang begitu besar, semestinya permasalahan pembangunan di Aceh dapat dijembatani dan dipacu secara lebih cepat,” sebut Alfian.

 

Menurutnya Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2013 harus mempunyai keluaran yang lebih baik dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. 

 

Pada tahun depan, penganggaran harus berdasarkan data dan analisis yang akurat terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan sehingga intervensi politik dan kepentingan golongan dapat di minimalisir secara terus menerus.

 

“Ketepatan pengesahan waktu anggaran adalah satu hal penting dalam pelaksanaan pembangunan, akan tetapi kualitas  perencanaan dan target pembangunan adalah hal yang jauh lebih penting,” ujarnya.

 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diminta untuk mempercepat tersedianya masterplan pelaksanaan Otsus dengan menetapkan kriteria program atau proyek yang akan didanai oleh Otsus. Kemudian diharapkan dapat mengesahkan anggaran secara tepat waktu, namun tidak mengabaikan kualitas perencanaan.

 

Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda mengatakan, pihaknya komit untuk membuka ruang keterlibatan yang lebih besar kepada CSO dan media dalam bersama-sama mengawal konsistensi penganggaran. “Berbicara bagaimana ke depan adalah timing yang sangat tepat saat ini, karena kami sedang menyusun APBA 2013,” ujarnya.

 

Dia menyambut baik komitmen Mata dan tim PECAPP dalam melakukan analisis dan advokasi anggaran. Pihaknya siap membuka ruang diskusi dan mengajak tim PECAPP dan CSO lainnya mengawal dan memberikan analisisnya dalam perancangan anggaran publik.

 

“Ini telah menjadi warning bagi kami, menjadi acuan, untuk membahas anggaran 2013 yang lebih baik. Insya Allah pada 26 Desember ketok palu (pengesahan APBA 2013),” ujarnya. (mrt)

 

 

 

Sumber