Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Proyek Blok East Natuna di Kepulauan Riau terkendala insentif yang kini sedang dikaji di Kementerian Keuangan.

 

 

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan pasalnya, jika insentif diberikan maka akan mengurangi pendapatan negara.

 

 

“Insentif mengurangi pendapatan negara. Kalau sudah mengurangi pendapatan negara, izinnya ke Kemenkeu. Kemenkeu itu tidak terlalu mudah melepas insentif,” ujarnya ketika ditemui di sela-sela acara ‘Seminar pengelolaan data hasil kegiatan survei umum eksplorasi dan eksploitasi migas’ hari ini, Kamis (6/12).  

 

 

Menurut Rudi, insentif itu juga akan menentukan pengembangan proyek, apakah tetap menggunakan pipa atau membangun kilang gas alam cair (LNG).

 

 

“Tergantung insentif dari Kemenkeu. Kalau insentif diberikan, kemungkinan bisa saja tidak perlu pakai pipa sama sekali, artinya pakai metode hulu seperti di Lapangan Kepodang,” ujarnya.

 

 

Dia menambahkan  jika mekanismenya hulu, maka konsorsium kontraktor East Natuna hanya akan menjual produksi gasnya saja. Di luar itu, jika ingin dibangun kilang LNG, maka perlu dibentuk satu entitas usaha sendiri yang terpisah, seperti proyek LNG Donggi-Senoro.

 

 

“Jadi seperti Donggi-Senoro. Unit depannya hulunya sendiri, hilirnya si LNG-nya sendiri. Jadi hitungannya bisa jelas,” ujar Rudi.

 

 

Namun jika menggunakan pipa, menurut Rudi,  tidak bagus dari sisi nasionalisme. Pasalnya, kemungkinan produksi gas tersebut akan disalurkan untuk negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia. Sementara jika menggunakan LNG, produksinya bisa disalurkan untuk domestik.

 

 

“Ini masalah nasionalisme. Kalau pipa, bila pipanya ke Thailand atau Malaysia, terus mana dong nasionalnya? Kalau LNG kan kita bisa kirim, sekian persen ke dalam negeri, sekian ke luar. Itu pentingnya pakai LNG carrier. Pemerintah bilang pakai LNG saja,” ujarnya. (if)

 

 

 

Sumber