Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah menegakkan sistem sanksi berupa penghargaan dan hukuman (reward and penalty) bagi kementerian dan lembaga serta pemerintah provinsi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

 

Wakil Presiden Boediono mengatakan prestasi kinerja K/L dan pemprovi terlihat dari adanya pengakuan publik yang dinilai melakukan akuntabilitas yang baik.

 

"[Diterapkannya] sistem sanksi. Reward dan penalty yang jelas. Kalau sistem ini tidak ada, orang tidak akan serius," kata Wapres Boediono.

 

Dia mengatakan hal itu di acara penyerahan penghargaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2012 kepada kementerian/lembaga dan

pemerintah provinsi, di Hotel Sultan, Rabu (5/12)

 

Di samping penerapan sistem sanksi, dalam upaya menciptakan akuntabilitas yang baik terkait masalah laporan.

 

Dalam masalah ini, ujarnya, pemerintah  akan merespons terkait banyaknya permintaan laporan yang tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat yang pada akhirnya menyita waktu.

 

Selain itu, terkait sistem verifikasi yang dinilai penting untuk mengawal integritas.

 

"Sebab itu saya sangat setuju, saya mendukung penyederhanaan sistem laporan," kata Boediono. (ra)

 

 

 

Sumber