Strategi Meningkatkan Loyalitas Karyawan lewat Program Outbound ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Selama masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak terlalu memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun mengalami peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan dan cenderung berjalan di tempat.

 

Hal itu tampak pada hasil survei yang dilakukan Setara Institute. "Saya kira pemerintahan SBY ini sejak awal memang tidak memprioritaskan pada politik HAM. Padahal pemerintahan pasca reformasi mempunyai dua pekerjaan rumah yang besar yakni korupsi dan pelanggaran HAM berat," ujar Ketua Setara Institute, Hendardi di kantornya, Jakarta, Selasa (4/12).

 

Hendardi menilai khusus masalah HAM tidak banyak kemajuan kecuali perkembangan institusi-institusi HAM seperti adanya peradilan HAM adhoc dan perubahan undang-undang. Bahkan pelanggar HAM berat banyak yang dibebaskan usai melewati proses peradilan.

 

Lemahnya pemerintah menagani kasus HAM juga terlihat dari survei yang dilakukan Setara Institute selama November 2012. Dalam survei tersebut mencakup delapan indikator permasalahan HAM.

 

Kedelapan indikator tersebut ialah menyangkut penyelesaian pelanggatan HAM masa lalu, kebebasan berkespresi, kebebasan beragama atau berkeyakinan, ranham dan kinerja lembaga ham, rasa aman warga dan perlindungan warga negara, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi dan hak atas ekonomi, sosial dan budaya.

 

"Tahun ini memang kita lihat ada kemajuan, namun kemajuan sangat tidak signifikan dan berarti. Score dalam riset ini 0-7 dan umumnya peningkatan sedikit. Score berkisar 2-3 ini menunjukan suatu berita yang tidak menggembirakan," papar Hendardi.

 

Dari score tersebut, lanjut Hendardi, terlihat tidak ada upaya pemerintah untuk memajukan penegakan HAM dan tidak ada terobosan. Sebagai contoh kasus pembela HAM, Munir dimana SBY pernah mengatakan bahwa ini adalah test of our hidtory atau ujian bagi sejarah pelanggaran HAM.

 

"Tapi yang terjadi sebaliknya, berhenti sampai menjelang akhir periode keduanya dan belum ada perkembangan yang menggembirakan.

 

Dalam surveinya, Hendardi menjelaskan bahwa Setara menggunakan metode tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Indeks persepsi dari 100 ahli yang diminta  pendapatnya. Ahli-ahli teresebut diantaranya akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintahan dari 13 provinsi.

 

Sementara Manager Program, Ismail Hasani mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak menjadikan masalah HAM sebagai kiblat. Menurutnya konstitusi memberi ruang dalam setiap upaya pembatasan HAM.

 

"Politik HAM tidak menjadi kiblat utama, kenapa tidak jadi kiblat utama karena konstitusi kita memberi ruang setiap upaya pembatasan HAM. Karena itu pada dasarnya politik HAM bergantung pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri," jelas Ismail.

 

Setara sendiri melakukai survei indeks kinerja penegakan HAM ini dari awal sampai akhir November. Dalam survei tersebut penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu mendapat score terendah yakni 1,44. (arh)

 

 

 

 

 

 

Sumber