Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

TOKYO--Pengadaan lahan menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian pembangunan sejumlah infrastruktur di Indonesia.

 

Jun Saotome, Deputy Director Southeast Asia Division 1-Indonesia Japan International Cooperation Agency (JICA), mengatakan pembebasan lahan sering kali memakan waktu yang panjang.

 

"Kami berharap penerbitan regulasi baru mengenai pengadaan tanah dapat mengurai masalah ini," ujar Saotome, dalam perbincangan dengan Bisnis di sela-sela program pertemuan dengan para jurnalis dari sejumlah negara di Asia dan Afrika, petang ini (3/12/2012).

 

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada 7 Agustus 2012.

 

Perpres ini merupakan aturan turunan dari UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses pengadaan tanah berdasarkan regulasi ini dibatasi paling lama 583 hari atau sekitar 1,5 tahun. Rencana pembangunan infrastruktur yang memerlukan ketersediaan tanah diharapkan tidak lagi menemui hambatan.

 

Pemerintah Jepang, melalui JICA, telah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam sejumlah hal, seperti pengembangan dan konservasi energi, pembangunan sistem transportasi, dan manajemen penanganan bencana.

 

Pada Oktober misalnya, pemerintah Jepang menyebutkan siap berpartisipasi dalam 45 proyek infrastruktur senilai Rp410 triliun atau 3,4 triliun yen, termasuk pembangunan jalan, rel, pelabuhan, bandara, dan pembangkit listrik, yang ditargetkan rampung hingga 2020.

 

Kedua negara telah menandatangani master plan 45 proyek dalam The 3rd Metropolitan Priority Area (MPA) Steering Committee yang digelar di Tokyo.(msb)

 

 

 

Sumber