Outbound Sebagai Solusi Penguatan Kerja Tim ( HUB: 0822-1122-1909 )

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Rencana Bank Indonesia yang akan mengaktifkan unit bisnis trustee dinilai sejumlah ekonom tidak akan efektif apabila tidak ada diatur oleh Undang-undang.

 

Destry Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri, menilai efektifitas dari trustee akan menguat apabila ada aturan yang ditujukan kepada sejumlah entitas yang selama ini menggunakan lembaga trustee di luar negeri. Entitas yang dimaksud a.l. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas.

 

Atas dasar itu, lanjutnya, Peraturan Bank Indonesia tentang trustee tidak akan optimal karena hanya mengatur perbankan. “Trustee kurang optimal apabila tidak ada undang-undang yang memayungi,” ujarnya Senin (3/12).

 

Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI nomor 14/17/PBI/2012 tentang kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trustee).

 

Aturan yang terbit pada 23 November lalu ini dimaksudkan untuk memperkuat kebijakan repatriasi devisa hasil ekspor (DHE) yang belum optimal.

 

Repatriasi DHE sendiri dimaksudkan untuk memperkuat suplai valuta asing yang berasal dari hasil ekspor Indonesia. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah menstabilkan nilai tukar Rupiah dengan strategi meningkatkan pasokan valuta asing ke dalam negeri.

 

Dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan yang sedang dibahas oleh DPR sebenarnya dimasukan salah satu poin usaha bank adalah penitipan. Namun Ekonom Bank Negara Indonesia Ryan Kiryanto menilai aturan tersebut tidak cukup karena tidak mengatur seluruh bisnis trustee.

 

“Trustee itu bukan hanya penitipan, tetapi juga pembayaran dan pengelolaan. Menurut kami memang sebaiknya ada undang-undang tentang trustee atau perwaliamantan,” ujarnya. (Bsi)

 

 

 

Sumber