Harga Cabai Rawit Naik Tajam, Minyakita Masih di Atas HET

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Pemerintah Indonesia dinilai hanya memberikan solusi-solusi palsu  perubahan iklim yang justru mendapat dukungan negara industri maupun pebisnis, sehingga tak memberikan dampak yang penting terhadap masyarakat, di antaranya perempuan dan nelayan. 

 

Hal itu disampaikan oleh Civil Society Forum for Climate Justice (CSF) terkait dengan berlangsungnya KTT Perubahan Iklim di Doha, Qatar 26 November-7 Desember 2012. Siti Maimunah, Koordinator CSF, mengatakan Indonesia  tak segera memastikan warganya selamat dari dampak perubahan iklim, termasuk melakukan upaya adaptasi terhadap persoalan tersebut.

 

"Padahal banyak dana-dana bantuan dan kerjasama untuk penanganan perubahan iklim yang  telah diterima Indonesia," ujar Maimunah dalam siaran pers yang dikutip  hari ini,  Senin (03/12/2012) di Jakarta.

 

"Sayangnya,  kemana dana-dana itu digunakan, tak banyak yang mengetahui. Perwakilan rakyat di Senayan juga tak pernah menanyakannya."

 

CSF menilai Indonesia jutsru getol mempromosikan solusi-solusi palsu perubahan iklim yang mendapat dukungan pebisnis maupun negara-negara industri lembaga konservasi. Di antaranya adalah proposal karbon biru yang menjadikan kawasan konservasi laut sebagai komoditas untuk memperoleh dana-dana asing. Dana yang dimaksud di antaranya adalah dari  lembaga keuangan internasional seperti ADB, World Bank, dan IFC melalui pinjaman dana-dana untuk kebijakan dan proyek iklim.

 

Maimunah mengatakan cuaca ekstrim yang terjadi telah mempengaruhi sumber kehidupan perempuan sehingga mengakibatkan beban hidup yang semakin meningkat. Hal itu, sambungnya, seperti yang dialami perempuan nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, yang bekerja lebih dari 15 jam perhari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 

 

Sedangkan untuk nelayan, CSF menyatakan, cuaca ekstrim juga mempengaruhi frekuensi melaut nelayan, dari sebelumnya berkisar antara 240 hingga 300 hari per tahun menjadi hanya 160 hingga 180 hari per tahun. Hal itu berakibat pada ketidakpastian hasil tangkapan di kawasan laut maupun pesisir yang mengalami kerusakan kian parah.

 

"Indonesia harus bekerja lebih keras, mengeraskan suaranya, mendesak para para pemimpin negara industri tak main-main dalam menangani dampak perubahan Iklim," demikian CSF. "Termasuk  meninggalkan solusi-solusi palsu  dampak perubahan iklim, seperti  REDD, Carbon Captute Storage dan karbon biru."

 

Forum itu juga mendesak agar pemerintah menyegerakan pembangunan mekanisme perlindungan bagi masyarakat, laki-laki dan perempuan,  untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Hal tersebut, demikian CSF, membuat  hak-hak masyarakat, terutama  hak untuk perempuan terlindungi.  (sut)

 

 

 

Sumber