BP Sepakat Jual 65% Saham Castrol ke Perusahaan Swasta AS Ini

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTRA-Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi undangan Komisi VII DPR RI pagi ini (3/12) untuk ikut dalam rapat kerja yang digelar pukul 10.00 WIB.

 

 

 

Keberadaan Dahlan dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan tindak lanjut laporan hasil pemeriksanaan BPK RI tentang inefisiensi yang terjadi di tubuh PT PLN Persero selama 2009-2011 senilai Rp37,6 triliun.

 

 

 

Kedatangan mantan bos Jawa Pos Group ini merupakan yang kedua kalinya, setelah pada 13 November 2012 menghadiri undangan pertama dari Komisi VII.

 

 

 

Untuk memenuhi panggilan kedua ini, Dahlan tiba di gedung DPR RI pada Senin pukul 09.48 WIB dengan didampingi oleh Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat.

 

 

 

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI No. 30/Auditama VII/PDTT/09/2011 tertanggal 16 September 2011, BPK menemukan dugaan kerugian negara di delapan pembangkit listrik pada periode 2009-2011 sebesar Rp37,6 triliun, yang diakibatkan oleh penggunaan BBM untuk pembangkitan listrik PLN yang seharusnya menggunakan gas.

 

 

 

Kala itu, Dahlan Iskan masih menjabat sebagai Direktur Utama PLN. Oleh karena itu, Komisi VII ingin mendengarkan sekaligus mengetahui penyebab terjadinya inefisiensi di tubuh BUMN kelistrikan tersebut.

 

 

 

Ketika itu, Dahlan memberikan kesaksian bahwa inefisiensi yang terjadi di PLN senilai Rp37,6 triliun terjadi karena permasalahan ketersediaan gas sehingga BUMN kelistrikan itu menggunakan solar yang cukup mahal.

 

 

 

“BPK menyebutkan penyebab inefisiensi itu bukan karena korupsi tetapi karena soal ketersediaan gas yang sedikit sehingga PLN menggunakan solar yang mahal,” kata Dahlan.

 

 

 

Dahlan menambahkan, kebutuhan gas untuk PLN pada delapan pembangkit tidak terpenuhi sehingga perusahaan menggunakan BBM. Bila diabaikan, maka sebagian besar masyarakat DKI Jakarta waktu itu akan mengalami pemadaman listrik. (antara/yus)

 

 

 

 

Sumber