WA: 0822-1122-1909 | Jasa Rafting Batu untuk Outbound Experience

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Pemerintah berencana menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan anggaran mencapai Rp 6 triliun.

 

 

 

Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan pemerintah lemah dalam pengawasan BBM bersubsidi sehingga kuota yang tersedia sejak awal selalu kurang.

 

 

 

“Begini, pertama kita sesalkan adalah akibat dari satu pengawasan yang kurang di lapangan. Kedua, tidak terbendung orang cenderung banyak menyelundup dan menimbun. Jadi mata rantai bisnis komoditas ini [bBM bersubsidi] sudah tidak sehat,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Minggu (2/12).

 

 

 

Menurut Sutan, pemerintah harus menjamin keberadaan BBM di tengah masyarakat. Sehingga tingkat pengawasan mesti ditingkatkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya penimbunan yang masih banyak terjadi di Tanah Air.

 

 

 

Sutan berharap ada peninjauan kembali harga BBM subsidi. Karena bila terus-terusan over kuota, dikhawatirkan akan semakin menambah kaya para penyelundup.

 

 

 

“Harga BBM perlu ditinjau. Mana lebih bagus, disesuaikan atau dinaikkan, tetap ada atau murah tapi enggak ada di masyarakat?”. (09/yus)

 

 

 

Sumber