Eks Bos Pornhub Mau Beli Aset Perusahaan Minyak Rusia

[Lebay Pemilik Lapak 0]

JAKARTA - Badan Pelaksana Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dinilai tidak memiliki sistem online yang menjamin penyaluran BBM subsidi sesuai dengan yang direncanakannya. Karena itu, kuota BBM subsidi kembali jebol untuk kedua kalinya tahun ini."BPH migas hanya perencanaannya saja tetapi dia enggak bisa meyakinkan bahwa dia minta ke DPR mengusulkan ke pemerintah 40 juta kiloliter (kl) jadi 44 atau 45 (kl). Itu BPH migas tidak punya strategi untuk menjamin bahwa yang dia rencanakan bisa direalisasikan," ujar Pengamat Ekonomi dari Indef Hendri Saparini, Sabtu (1/12/2012)

 

Sistem pengawasan ini, lanjut Hendri, dimiliki oleh Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM. Karena itulah, Hendri menyebut, pemerintah perlu melakukan pembenahan dari sisi permintaan dan penawaran.

 

"(Dari sisi demand), BPH migas sudah mengatakan yang ketahuan (penyimpangan) saja 550 kasus. Itu kasus kecil, yang kasus besar enggak ketahuan. Kalau (BPH migas) sistemnya tidak bagus kemudian kita biarkan, tahun depan juga pasti terulang lagi (penyelewengan BBM)," tambah dia.

 

Sedangkan dari sisi supply, Hendri menilai bahwa Indonesia harus menegaskan posisisinya, antara pengimpor dan produsen.

 

"Kalau mau produksi sendiri, kita tidak pernah berpikir tentang membuat kilang. Kilang itu adalah investasi tetapi tidak dilakukan. Jadi ada kekhawatiran sekarang, minyak kita sebenernya tidak diekspor tapi ada di dalam negeri dan nanti itu dihitung kita mengimpor," pungkasnya.

(gnm)

 

 

 

Sumber