Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

NAMANYA Lia Julia, seorang gadis 13 tahun dari sebuah kampung di timur Bandung. Ia tinggal bersama ibu dan lima saudaranya di sebuah rumah bambu berlantai papan.

 

Bentuknya hanya kotak persegi yang diberi sekat-sekat bilik untuk memisahkan kamar, ruang utama, dan dapur. Tidak ada fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

 

Ibu Lia hanya buruh tani lulusan SD dengan penghasilan tak seberapa setiap pekannya. Belum lama ini, gadis kecil itu demam tinggi. Karena pertimbangan ekonomi, sang ibu hanya merawat putri kecilnya di rumah.

 

Tiga hari Lia hanya terbaring di rumah. Pada hari keempat, ia muntah darah sehingga orang-orang tergopoh-gopoh membawanya ke sebuah RS.

 

Pada hari kelima, semuanya terlambat. Gadis kecil yang rajin dan periang itu menghembuskan napas terakhirnya di kamar kelas 3 RS tersebut.

 

Daerah tempat Lia bermukim hanya 30 KM saja jauhnya dari pusat kota Bandung. Masih di pulau yang sama dengan pusat pemerintahan dan pusat perputaran ekonomi, Jakarta. Hanya saja ketidaktahuan dan minimnya akses terhadap informasi menjadi penghambat.

 

Padahal, andai saja ia tahu, bahwa sejak 2008 seluruh masyarakat miskin Indonesia mendapatkan jaminan untuk kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

 

Jamkesmas sendiri merupakan lanjutan program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) yang diselenggarakan sejak awal 2005.

 

Askeskin ini merupakan program yang lahir dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 1241/2004 tentang program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin - program yang didanai dari subsidi BBM yang telah dikurangi oleh pemerintah untuk dialihkan menjadi subsidi di bidang kesehatan.

 

Sebentar lagi era Jamkesmas akan berakhir digantikan oleh penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui BPJS Kesehatan.

 

Sebagaimana tertera dalam UU BPJS, badan hukum publik di bidang layanan kesehatan itu akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014.

 

PT Askes (Persero) yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun di bidang asuransi kesehatan mendapatkan amanat untuk bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Untuk tahap awal, jumlah masyarakat yang akan dicover oleh BPJS Kesehatan mencapai 130 juta jiwa.

 

Selain jumlah peserta Askes yang saat ini mencapai 16,5 juta orang, pada awal operasioanal BPJS Kesehatan, akan ada tambahan peserta sekitar 113,5 juta jiwa lagi.

 

Antara lain, peralihan dari TNI/Polri sekitar empat juta jiwa, peralihan dari DPK Jamsostek sebanyak 8 - 10 juta jiwa, peralihan dari Jamkesmas/ penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 96,4 juta jiwa, dan sisanya dari sektor informal yang saat ini punya keluarga sakit.

 

"Sehingga total menjadi 130 juta jiwa, saat tahap awal operasional," ujar Direktur Utama Askes I Gede Subawa.

 

Setelah awal pengoperasian, selanjutnya BPJS Kesehatan akan mengelola layanan kesehatan seluruh penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa. Gede memperkirakan hal tersebut dapat terjadi sebelum 2019.

 

Bisa dibayangkan sebesar apa tanggung jawab yang dipikul BPJS. Badan hukum publik ini harus dapat menjamin bahwa seluruh rakyat mendapatkan layanan kesehatan mendasar itu.

 

Sejak awal tahun ini Askes mulai menyiapkan ancang-ancang. Banyak pemberitaan tentang bagaimana BUMN ini menyiapkan mulai dari sumber daya manusia hingga sistem dan infrastruktur penunjang.

 

Bahkan, anggaran pembentukan BPJS tahun depan yang mencapai Rp500 miliar difokuskan untuk pengadaan infrastruktur kesehatan dan tenaga medis yang memadai.

 

"Pemerintah juga terus bekerja mematangkan instrumen-instrumen pendukung terlaksananya BPJS Kesehatan. Antara lain penyiapan infrastruktur, kebutuhan tempat tidur, petugas kesehatan, dokter spesialis, bidan, dan lain-lain," ujar Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Sosial Agung Laksono sebagaimana dikutip Bisnis, belum lama ini.

 

Semuanya tentang infrastruktur, tentang sistem. Belum ada sedikit pun yang membahas bagaimana sosialisasi program ini kepada masyarakat luas.

 

Dengan cara apa menyampaikan tentang keberadaan BPJS Kesehatan ini kepada seluruh rakyat? Bagaimana membuat masyarakat tahu apa saja manfaat BPJS Kesehatan? Bagaimana meyakinkan masyarakat untuk mengikuti programnya dan apa saja yang perlu dipersiapkan jika inginmasuk mengikuti programnya? Hingga berapa premi yang harus dibayarkan oleh mereka yang mengikutinya?

 

Sebab, bahkan di negara dengan kesadaran berasuransi setinggi Amerika Serikat pun, penyelenggaraan program asuransi universal untuk seluruh rakyat sempat menimbulkan kebingungan.

 

Hal itu terungkap dalam pertemuan Presiden dan CEO Cigna Corporation David Cordani - salah satu pemain asuransi di AS yang ikut memberikan pandangan dan masukan tentang penyelenggaraan program Universal Health Care pemerintah AS, dengan Bisnis belum lama ini.

 

"Saya melihat ini [program Universal Health Care] sebagai sebuah perjalanan panjang dalam penciptaan jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Setelah UU itu diundangkan sekitar lebih dari 3 tahun lalu, kami tetap masih menemukan banyak kebingungan dan ketidakpastian di seluruh negeri," akunya.

 

David bahkan menyebutkan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi merupakan hal pertama dan utama yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat tersebut.

 

"Sosialisasi, komunikasi, edukasi, dan upaya peninngkatan kesadaran merupakan tantangan yang utama dan terus menerus ada bagi pemerintah selaku penyelenggara," katanya.

 

Sungguh sayang apabila sebuah program yang dikerjakan atas dasar niat baik untuk melindungi seluruh rakyat itu kemudian tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh pihak yang seharusnya karena satu hal: informasi tidak sampai.

 

Sebagaimana kasus Lia, yang tersisa tinggallah penyesalan. Seandainya Lia langsung dibawa ke puskesmas sejak hari pertama. Seandainya Lia dapat lebih cepat ditangani dokter. Seandainya ini.. Seandainya itu..

 

Kita bisa saja menyalahkan minimnya informasi yang sampai ke keluarga Lia. Tetapi sekarang semuanya sudah terjadi. Penyesalan pun tak berarti. Tidak akan mengembalikan tawa gadis kecil penggiat taman bacaan di kampungnya itu.

 

Semoga, jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ke depan tidak hanya bergaung di segelintir golongan tertentu.

 

Semoga seluruh rakyat Indonesia, siapapun ia, di mana pun lokasinya, dari golongan mana pun, dengan latar pendidikan apa pun, bisa mendapatkan informasinya. Juga merasakan manfaatnya.

 

Hingga pada akhirnya, jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan slogan semata. Melainkan memang itu adanya. (anggi.oktarinda@bisnis.co.id)

 

 

 

Sumber