Rupiah Menguat Jelang Libur Natal, Dolar AS Turun Jadi Rp16.750

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memberikan sinyal positif mengenai keberlanjutan pembangunan mass rapid transit (MRT), setelah melakukan pertemuan kembali bersama PT MRT Jakarta, dengan beberapa pertimbangan.

 

“Positif melanjutkan jika pemerintah pusat memberikan peluang adanya perubahan komposisi menjadi 70% [pusat] dan 30% [Pemprov DKI],” kata Jokowi di Balai Kota, Kamis (29/11).

 

Pada Oktober 2005 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Surat Keputusan Menko Perekonomian No. 057 yang menetapkan pendanaan proyek MRT Jakarta dibiayai dari pinjaman Japan International Cooperation Agency dengan total 120 miliar yen.

 

Pembayaran pinjaman tersebut ditanggung bersama oleh pemerintah pusat  dan Pemprov DKI Jakarta dengan komposisi 42% pemerintah pusat, dan 58% Pemprov DKI. Komposisi inilah yang dipertimbangkan oleh Jokowi, sebagai upaya untuk meringankan beban hutang Pemporv DKI.

 

“Saya harus melakukan negosiasi kembali dengan pemerintah pusat, sehingga beban tidak terlalu berat, dan subsidi juga tidak terlalu besar. Minggu depan akan bertemu dengan Menteri Keuangan untuk memohon hal itu. Kalau itu sudah, ya jalan,” tuturnya.

 

Berdasarkan pertemuan lanjutan bersama PT MRT, Jokowi mengaku sudah memperoleh informasi secara lebih detil termasuk harga per kilometer, return of investement, dan tarif penumpang.

 

Jokowi menyebutkan besaran tarif yang disebutkan oleh PT MRT pada Rabu (28/11) sebesar Rp15.000, terjadi kalau MRT mendapatkan subsidi berlipat dari harga awal Rp38.000. Karena nilai subsidi sangat besar, menurut dia, Pemprov membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

 

Meskipun begitu, dia mengatakan masih membuthkan kajian secara menyeluruh termasuk dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial, agar dapat disampaikan secara lengkap kepada masyarakat.

 

Sehari sebelumnya, Pemprov DKI menggelar forum terbuka untuk membahas mengenai pembangunan moda transportasi massal tersebut. Usai pertemuan, Jokowi mengaku membutuhkan waktu lebih lama untuk mengambil putusan keberlanjutan proyek.

 

Pada saat itu, Dirut PT MRT Jakarta Tribud Rahardja menyebutkan hitungan besaran tarif yang mungkin dikenakan kepada penumpang berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan sebesar Rp15.000. Tarif tersebut dihitung dengan dua versi besaran subsidi yang akan ditanggung oleh Pemprov DKI.

 

Jika 100% aset menjadi milik MRT dengan 58% total biaya pinjaman menjadi beban MRT, maka subsidi mencapai Rp3,355 trilliun dengan asumsi subsidi diberikan Rp240 miliar/tahun selama 14 tahun.

 

Sementara subsidi dengan total Rp876 miliar dengan asumsi subsidi diberikan Rp146 miliar/tahun selama enam tahun terjadi jika kepemilikan MRT hanya meliputi rolling stock dan beberapa aset tertentu dengan 14% total biaya pinjaman menjadi beban MRT. Sementara persentase sisa pinjaman 44% masih menjadi tanggungan Pemprov DKI.

 

Berdasarkan perkembangan yang ada jarak pembangunan MRT tahap satu diperpanjang menjadi 15,7 km dihitung dari Lebak Bulus-Bundaran HI, dengan total besaran pinjaman mencapai Rp14,25 triliun.

 

MRT memperkirakan rata-rata jumlah penumpang pada tahun pertama adalah 173.420 penumpang/hari, dan hanya mengalami peningkatan mencapai 233.035 penumpang/hari pada tahun ke-10 beroperasi. (bas)

 

 

 

Sumber