Video: RI Kejar Setoran Bea Keluar Batu Bara, Pengusaha Tertekan?

[Parno Pemilik Lapak 0]

RIAU - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Dumai, Provinsi Riau meminta dewan pengupahan kota (DPK) agar menjaga keseimbangan besaran upah pekerja dengan kemampuan pengusaha.

 

Kendati Apindo belum menawarkan usulan besaran upah minimum kota (UMK) 2013, namun angka upah diharapkan minimal tidak mencapai atau melebihi jumlah kebutuhan hidup layak (KHL).

 

Ketua Apindo Dumai Ali Rahman mengatakan penetapan besaran upah harus melihat beberapa indikator pertimbangan dan diupayakan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan kemampuan pengusaha.

 

"Kami akan menjaga keseimbangan besaran UMK itu supaya perusahaan tetap dapat beroperasi optimal dan pekerja tetap bekerja, juga mampu memberikan peluang kerja bagi 5.000 orang," katanya, Jumat (16/11).

 

Apindo bersama dewan pengupahan kota dan serikat buruh saat ini, lanjutnya, masih melakukan pembahasan usulan besaran UMK.

 

Menurut dia, jika upah di daerah ini terlalu tinggi, dikhawatirkan banyak pengusaha gulung tikar.

 

"Di satu sisi kita pertimbangkan kemampuan pengusaha, dan juga memikirkan upah yang layak dan dapat mensejahterakan pekerja, sehingga iklim kerja kedua belah pihak selalu kondusif," ungkapnya.

 

Di lain pihak, serikat buruh setempat menyatakan, melihat UMK Dumai 2012 sebesar Rp1.267.600, maka untuk 2013 diusulkan upah sebesar Rp1.750.000 berdasarkan alasan angka KHL mencapai Rp1.524.780.

 

"Besarnya UMK harus mencukupi kebutuhan KHL atau dalam arti kata tidak boleh di bawah Rp1,5 juta karena masih di bawah kebutuhan sehari-hari masyarakat," ujar Hasrizal, Ketua SBSI Dumai baru-baru ini. Abdul Razak. (Antara/ajz)

 

 

 

Sumber