Syngas Fuel Saver Reviews: The Smart Way to Reduce Fuel Expenses, Improve Engine Efficiency Today!

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA-Setelah sempat muncul ketegangan dalam rapat penentuan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada Jumat (9/11), Pemprov DKI mengharapkan penentuan UMP bisa dilakukan awal pekan ini.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Deded Sukendar mengatakan rapat dengan dewan pengupahan akan kembali digelar pada Selasa (13/11) besok.

 

"Insya Allah bisa kita tentukan besarannya berapa pada Selasa. Semoga tekanan dari buruh cuma dilakukan kemarin (Jumat). Memang tekanan tersebut muncul agar kami bisa menerima angka Rp2,79 juta untuk UMP 2013," katanya, Minggu (11/11).

 

Deded mengatakan permintaan buruh tidak bisa dikabulkan saat itu karena putusan terkait besaran UMP merupakan hal yang harus diputuskan bersama dengan pihak pengusaha.

 

Sarman Simanjorang, perwakilan pengusaha dalam Dewan Pengupahan mengaku dalam rapat Jumat lalu, tidak ada perwakilan pengusaha yang datang. Hal tersebut, sambungnya, karena pemberitahuan diterima secara mendadak.

 

Dia meminta kepada forum buruh untuk dapat menghargai dan memberikan kepercayaan kepada Dewan Pengupahan untuk mengambil keputusan besaran UMP 2013 sesuai dengan peraturan yang ada. “Jika sudah diputuskan, akan direkomendasikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditetapkan.”

 

Meskipun begitu, sejak Jumat lalu, pihak buruh menyatakan akan melakukan aksi mogok daerah di kawasan industri Pulo Gadung dan Kawasan Berikat Nusantara Cakung-Cilincing pada 13-14 November 2012.

 

“Kami akan menggerakkan massa. Akan ada sekitar 400.000 orang yang akan terlibat dalam aksi mogok nanti, jika Gubernur DKI tidak memutuskan besaran UMP DKI sebesar Rp2.799.067,” kata Sekjen Forum Buruh DKI Jakarta Mohammad Toha.

 

Menurutnya, angka tersebut merupakan nilai yang sesuai, mengingat selama sepuluh tahun berturut-turut UMP DKI hampir selalu di bawah nilai KHL. Baru pada 2012, UMP ditetapkan 102,09% dari KHL saat itu.

 

Bahkan, sambungnya, pada 2009, UMP ditetapkan hanya 81,42% dari KHL yakni Rp1.069.864, padahal KHL saat itu adalah Rp1.314.059. Walaupun mengalami kenaikan setiap tahun, nilai tersebut masih di bawah dari KHL yang ada.  

 

Adapun angka Rp2.799.067 tersebut merupakan 141,45% dari KHL yang baru saja ditetapkan yakni Rp1.978.789. Pihak buruh memintah Pemprov DKI dapat merealisasikan tuntutan tersebut. 

 

Penetapan UMP 2013 ini rencananya akan ditetapkan pada 20 November mendatang. Pada awal November lalu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta seluruh provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dapat melakukan koordinasi.

 

Menteri Kemenakertrans Muhaimin Iskandar meminta seluruh kepala daerah dapat berkoordinasi secara intensif sebelum menetapkan UMP 2013 agar keputusan yang dihasilkan sinkron dan tidak berjalan sendiri-sendiri. (faa)

 

 

 

Sumber