KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Okezone)

 

 

 

DEPOK - Pemerintah Indonesia terus menerus dikritik oleh berbagai kalangan karena terlalu sering mengimpor setiap kebutuhan pokok. Dari mulai beras, kedelai, jagung, dan ubi.Kepala Badan Ketahanan Pangan, Ahmad Suryana, mengatakan impor merupakan kemauan politik pemerintah sesuai UU Pangan, dimana penyediaan pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Apabila produksi dalam negeri tak mencukupi, maka impor bisa dilakukan.

 

"Karena kami melihat, masyarakat harus cukup pangannya. Harus impor, itu kebijakan yang boleh dilakukan, tapi sifatnya usaha terakhir," ujarnya dalam sambutannya, di acara peluncuran buku One Day No Rice Wai Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, Minggu (11/11/12).

 

Terkait dengan gerakan Sehari Tanpa Nasi atau One Day No Rice, kata dia, agar kebutuhan akan beras tak meningkat terus, semangat memproklamirkan makan tak hanya dari beras penting dilakukan. Tetapi bisa diganti dengan yang lain karbo lokal non padi.

 

"Produksi padi kita sudah memenuhi kebutuhannya, tiga sampai lima tahun terakhir, produksi beras data BPS tahun ini sebanyak 38 juta ton beras, dan kebutuhan hanya 34 juta ton, kelebihan empat juta ton," ungkapnya.

 

Namun, lanjutnya, kebutuhan tersebut masih kurang sehingga harus mengimpor. "Kenapa masih impor, ada dua hal, masyarakat menyimpan di penggilingan 1,5 juta ton. Raskin tiga juta ton, kalau tak memenuhi kebutuhan, maka dipenuhi dari impor," tandasnya. (mrt)

 

 

 

Sumber