Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menjanjikan kontrak ekspor gas Tangguh eks Sempra akan berupa jangka pendek.

 

Deputi Perencanaan BP Migas, Widhyawan Prawiraatmadja mengatakan gas Sempra memang akan dialokasikan ke pasar domestik. Namun akan disesuaikan dengan ketersediaan infrastruktur yang saat ini belum diperjelas.

 

"Jadi, nanti akan dialokasikan ke terminal Arun berapa, Jawa Tengah berapa, dan Lampung juga berapa," katanya usai Forum Dialog Eksekutif diantara Para Pemangku Kepentingan terkait dengan aplikasi Enhanced Oil Recovery (EOR), Senin (5/11).

 

Pihaknya menjanjikan untuk menyiapkan gas sempra untuk domestik. Sementara, jika tidak terserap, maka bisa diekspor sementara atau jangka pendek. “Kita tidak pakai jangka menengah atau jangka panjang meski jika sekarang menggunakan jangka panjang akan menguntungkan lantaran harga sedang tinggi.”

 

Jika menggunakan jangka panjang, dikhawatirkan ketika seluruh infrastruktur membutuhkan gas, justru tidak akan mendapatkan pasokan gas lantaran sudah dikontrak ekspor jangka panjang.

 

Sementara mengenai harga gas dari Kilang Tangguh (baik dari eks Sempra maupun Train 3), akan mengacu pada harga LNG Bontang ke PT Nusantara Regas dengan menggunakan formula 11 % dari harga minyak mentah di Indonesia. Gas Tangguh eks Sempra itu dihasilkan dari train satu dan train dua kilang Tangguh, Papua Barat.

 

Kemudian untuk Kilang LNG Tangguh train 3, Widhyawan mengatakan pihaknya juga telah mengalokasikan 40 % dari produksi 3,8 juta ton per tahun ke domestik. Dapun pembelinya bisa PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau lainnya. Selanjutnya, gas bumi yang akan langsung dialokasikan ke pembangkit listrik dan industri petrokimia di dekat lokasi proyek.

 

Sebelumnya, diketahui ada rencana mengekspor dalam jangka panjang LNG Tangguh eks Sempra ke pembeli Jepang yakni Kansai Electric, Kyushu Electric, dan Tepco mulai 2013 hingga 2035 dengan volume bervariasi mulai 16 kargo per tahun per perusahaan. Rencana ekspor Sempra tersebut merupakan bagian dari sekitar tiga juta ton per tahun gas Sempra yang akan dijual ke pembeli lain.

 

Sebanyak 12 kargo atau 0,75 juta ton per tahun di antaranya tengah dalam negosiasi antara PLN dan BP Berau Ltd, sebagai pengelola kilang Tangguh, untuk dipasok ke terminal LNG di Arun, Aceh. PLN dan BP sebenarnya sudah menyepakati klausul harga LNG-nya. Namun, pemerintah menilai kesepakatan harga itu terlalu tinggi dan meminta lebih rendah.

 

Dengan demikian, masih tersisa sekitar dua juta ton per tahun yang bisa dialokasikan ke dalam negeri.

 

Pemerintah memang menginginkan harga yang dikaitkan dengan ICP. Sementara, kesepakatan sementara formula harga gas Tangguh antara PLN dan BP, selaku pengelola Tangguh, adalah dikaitkan dengan minyak mentah di pasar Jepang (Japan Cocktail Crude/JCC). Kini, Kementerian ESDM sedang memfasilitasi diskusi yang dilakukan BP dengan PLN.

 

Mengenai formula harga gas Tangguh yang diminta PLN, PLN sudah memiliki formula harga gas yang akan diajukan. Harga gas Tangguh ke PLN akan memakai formula 11 % dikalikan JCC dan ditambah konstanta US$ 1 per MMbtu (transportasi) pada 2013.

 

Kemudian, harga gas akan mengalami eskalasi antara 12-14,5 % JCC secara bertahap mulai 2014 hingga 2032. Pemerintah menginginkan harga gas Tangguh yang lebih rendah dari kesepakatan PLN dan BP itu.

 

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan tidak ada bedanya menggunakan ICP dengan JCC. “Gini, kalau ICP itu kan cuma crude oil indonesia, JCC dipakai negara lain, ini supaya lebih fair aja. JCC atau ICP boleh pemerintah nggak masalah.”

 

Saat ini, pemerintah mempunyai program pembangunan infrastuktur berupa terminal dan pipa transmisi gas, namun pengembangannya terkendala pasokan gas. Terminal LNG terapung di Teluk Jakarta baru mendapatkan pasokan 1,5 juta ton dari kapasitasnya tiga juta ton per tahun.

 

Sementara, terminal gas di Arun, Aceh juga baru memperoleh kepastian satu juta ton dari kebutuhan tiga juta ton per tahun.Begitu juga dengan terminal terapung di Jateng dan Lampung yang berkapasitas masing-masing tiga juta ton per tahun, belum ada kepastian pasokan gas sama sekali. Ketidakjelasan pasokan gas ke terminal tersebut juga menghambat pembangunan pipa transmisi di Jawa dan Arun-Belawan

 

Mengenai pengembangan train 3 Kilang LNG Tangguh, Kementerian ESDM dan BP Migas telah menyetujui Plan of Further Development (POFD)atau rencana pengembangan lanjutan untuk lapangan gas Tangguh. Persetujuan POFD ini sebelumnya sempat terkendala karena perbedaan persepsi pembebanan biaya. 

 

Widhyawan mengatakan, pihaknya menginginkan agar pendapatan dari train 1 dan train 2 Kilang Tangguh tidak seluruhnya digunakan untuk membangun Train-3. Pendapatan yang merupakan jatah negara harus tetep dijaga agar tidak menganggu pendapatan daerah setempat.

 

“Jadi tidak semuanya dipakai, disisakan untuk menjaga agar pendapatan daerah stabil. Besaran yang disisakan tergantung nanti harga gas berapa. Prinsipnya dijaga pendapatan ke daerah tidak berkurang,” jelas dia. Pihaknya ingin baik pemerintah pusat maupun daerah tetap terjaga pendapatannya. 

 

Dia mengatakan persetujuan POFD tersebut baru secara prinsip. “Nanti persetujuan prinsip yang disetujui disana akan diformalkan dalam kesepakatan di sini," jelasnya.

 

Kilang Tangguh dioperasikan oleh BP Indonesia dengan saham sekitar 37.16 %. Mitra BP lainnya antara lain, MI Berau B.V (16,30 %), CNOOC Ltd (13,90 %), Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd (12.23 %), KG Berau/KG Wiriagar (10 %), LNG Japan Corporation (7,35 %), and Talisman (3,06 %).

 

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri ESDSM Jero Wacik melakukan kunjungan kenegaraan ke London, Inggris, 31 Oktober - 2 November 2012. Adapun salah satu bidang yang dibahas adalah sektor energi. 

 

Kunjungan Menteri ESDM tersebut bertujuan untuk meyakinkan BP agar berinvestasi sebesar US$ 12 miliar dalam pembangunan Kilang Train-3 lapangan Tangguh dan Premier Oil yang  akan melakukan investasi sebesar 700 juta USD di Indonesia. (11/Bsi)

 

 

 

Sumber