Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA:Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyerapan anggaran pada akhir 2012 mencapai 91,77%.

 

Target itu diharapkan terpenuhi dengan mempercepat administrasi (data pendukung) untuk proses realisasi keuangan oleh masing-masing satuan kerja seperti mempercepat proses izin kontrak, percepatan audit eskalasi dan data pendukung invoice realisasi keuangan.

 

Data Dirjen SDA menyebutkan hingga awal November 2012, bidang Dirjen SDA Wilayah Barat masih terdapat lebih dari 6.000 paket senilai 12 triliun yang belum dapat dicairkan.

 

“Dalam pelaksanaan penyerapan ada beberapa paket yang tidak terkontrak, gagal lelang/terblokir. Untuk Wilayah Barat terdapat 6.747 paket dengan nilai Rp 12 triliun”  ujar Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Hasan, Jumat (2/11/2012)

 

Dari jumlah itu hanya 21 paket senilai Rp143,062 miliar yang tidak dapat terlaksana. Hal itu disebabkan belum efektifnya pinjaman luar negeri dan belum terbitnya persetujuan No Objection Level (NOL) dari World Bank untuk paket-paket seperti DOISP. 

 

“Paket-paket yang tidak selesai atau putus kontrak di Wilayah Barat Ditjen SDA, sebenarnya tidak ada paket pekerjaan yang putus kontrak, baik terhadap pelaksanaan kontrak itu sendiri ataupun yang disebabkan oleh bencana” jelas Hasan.

 

Ditjen SDA Sendiri melakukan beberapa upaya untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Salah satunya dengan mempercepat administrasi (data pendukung) untuk proses realisasi keuangan oleh masing-masing satker seperti percepatan proses izin kontrak tahun jamak, percepatan audit eskalasi dan data pendukung invoice realisasi keuangan.

 

Hasan menambahkan perlu ada koordinasi dengan Pemerintah-Pemerintah Daerah untuk mengatasi masalah-masalah sosial khususnya pembebasan lahan seperti Waduk Karian, Bendung Gerak Sembayat dan Bendungan Titab serta Bendungan Jatigede harus bisa diselesaikan dengan baik dan segera.

 

Beberapa masalah sosial yang dihadapi ialah merelokasi warga yang menduduki kembali daerah tampungan air waduk. Hasan sebelumnya menjelaskan proses ganti rugi sebenarnya sudah dilaksanakan tetapi mereka kembali menduduki wilayah itu karena merasa ada ketidakcocokan harga tanah. (bas)

 

 

 

Sumber