Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Lebay Pemilik Lapak 0]

Ilustrasi. (Foto: Heru Haryono/okezone)

 

 

 

MEDAN - Pelayanan ke pelabuhan berbiaya tinggi di Pelabuhan Belawan, disinyalir akan membuat pelabuhan internasional di wilayah paling barat Indonesia itu sulit untuk bersaing dengan pelabuhan lainnya di Indonesia. Hingga saat ini, setiap kapal yang bersandar masih harus menghadapi inefisiensi berupa lamanya waktu dan mahalnya biaya operasional yang dibutuhkan untuk aktifitas bongkar muat.Direktur Utama PT Pelindo I Alfred Natsit mengatakan, sebagai operator pelabuhan pihaknya telah berupaya untuk menekan inefisiensi pelayanan yang terjadi di Belawan. Namun harus diakui, sejumlah kendala masih sulit diretas, sehingga efisiensi belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu terbukti dari masih lebih lamanya waktu yang dibutuhkan untuk administrasi kepelabuhan dibandingkan pelabuhan lain.

 

"Kalau dulu kan membutuhkan waktu sekira delapan hari bagi kapal yang akan bersandar. Kita sudah berupaya untuk menguranginya hingga ke waktu minimum satu hari seperti halnya pelabuhan di Makasar. Tapi memang belum berhasil. Kita hanya mampu menekan sampai tiga hari," ungkapnya di sela-sela rapat dengar pendapat yang digelar Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), di Hotel Polonia Medan, Kamis (1/11/2012) malam.

 

Alfred mengungkapkan, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses bongkar muat barang, dikarenakan panjangnya administrasi kepelabuhan yang harus dilewati. Baik administrasi kepemerintahan maupun kepengusahaan. Seperti otoritas pelabuhan, syahbandar, karantina, badan usaha pelabuhan, perusahaan bongkar muat hingga ekspedisi muatan kapal.

 

Kondisi itu pula yang pada akhirnya membuat biaya pelayanan menjadi semakin mahal. Karena semakin lama kapal bersandar di pelabuhan, tentunya akan memakan biaya yang lebih besar di operator pelabuhan, yang pada akhirnya akan dibebankan ke pengguna jasa pelabuhan.

 

"Lamanya pelayanan bukan hanya dari kita. bukan pula hanya dari pemerintah. Tapi memang administrasinya bisnisnya juga masih berbelit dan jauh dari efisiensi. Apalagi proses administrasi itu biasanya bertahap, jadi enggak bisa sekaligus," jelasnya.

 

Sehingga, tambahnya, apabila satu tahap saja terganggu, maka yang lain akan ikut keteteran. Dia mencontohkan, bila untuk biaya demorage satu hari mencapai Rp50 juta-Rp100 juta. Sedangkan peti kemas, biayanya sebesar Rp25 ribu per hari, maka biaya yang harus dikeluarkan operator akibat inefisiensi itu akan besar. "Belum lagi biaya lain-lain, belum lagi biaya resmi," tuturnya.

 

Sementara itu Komosioner KPPU Benny Pasaribu mengatakan, inefisiensi pelayanan kepelabuhan di Belawan harus segera ditangani. Pemerintah dinilai perlu melakukan perubahan terhadap regulasi yang selama ini diberlakukan di Belawan. Karena jika kondisi ini terus dibiarkan, maka persoalan kepelabuhan ini akan semakin kompleks.

 

"Regulasi kan hulunya, meski pemerintah tidak lagi bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengelolaan. Tapi kan aturannya tetap dari pemerintah. Maka itu ini dulu yang harus dibenahi. Pelabuhan ini satu-satunya moda transportasi perdagangan yang paling efisien. Maka dari itu jangan pula keinginan pemerintah untuk melakukan kontrol, malah membuatnya menjadi tak efisien," tukasnya. (ade)

 

 

 

Sumber