Mendag Bidik Ekspor Naik 2 Kali Lipat Berkat Pakta Dagang RI-Rusia Dkk

[Parno Pemilik Lapak 0]

"Ini kolaborasi dari hati ke hati." Begitu kata Martha Minow, Dekan Harvard Law School, saat jamuan makan malam usai menandatangani kerjasama dengan Yayasan Matsushita Gobel di Cambridge, Massachussets, Amerika Serikat, Senin petang (22/10) atau Selasa pagi waktu Indonesia.

 

Minow tidak berlebihan ihwal isi hatinya itu. Pasalnya, kesepakatan kedua intitusi itu dirintis hanya dalam beberapa bulan, karena "sama-sama berjodoh". "Kira-kira tak sampai lima bulan," kata Jusman Syafii Djamal.

 

Jusman adalah Ketua Yayasan Matsushita Gobel. Sebelum mengepalai Yayasan yang didirikan pada 1979 oleh mendiang Thayeb M. Gobel, pendiri Gobel Group dari Indonesia, bersama Konosuke Matsushita, pendiri Panasonic Group dari Jepang itu, Jusman pernah menjabat Menteri Perhubungan. Ia juga pernah menjabat Dirut PT Dirgantara Indonesia.

 

Minow juga mengakui proses kerjasama dibahas hanya beberapa bulan. "Harvard dan Matsushita Gobel memiliki persamaan platform," katanya menjawab Bisnis.

 

Pada kerjasama yang berdurasi lima tahun tersebut, Yayasan Matsushita Gobel akan memberikan dana beasiswa dan bantuan finansial melalui The Matsushita Gobel Foundation Endowed Scholarship Fund and the Matsushita Gobel Foundation Financial Aid Fund.

 

Mahasiswa Harvard Law School asal Indonesia dan Asia Tenggara yang sedang mengambil studi magister hukum (LLM) dan program doktoral hukum (SJD) diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas beasiswa tersebut. Mahasiswa dari Amerika Serikat yang memiliki ketertarikan khusus terhadap reformasi hukum di Asia juga dimungkinkan untuk mendaftar.

 

Selain itu, Yayasan akan memberikan dukungan penelitian melalui The Matsushita Gobel Foundation Research Fund. Penelitian yang dibiayai fokus pada topik reformasi hukum di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

 

Dengan bantuan yang tidak di-disclose nilainya tersebut, Yayasan Matsushita menjadi salah satu penyumbang Universitas Harvard yang kini memiliki endowment fund hingga US$32 miliar.

 

Lantas mengapa institusi  bisnis seperti Matsushita Gobel melirik reformasi hukum?

 

Menurut Rachmat Gobel, Presiden Komisaris Panasonic Gobel Indonesia, yang mewakili pihak Yayasan dalam penandatanganan nota kerjasama itu, "reformasi hukum penting untuk bisnis."

 

Dia yakin, keadaan ekonomi saat ini tergantung kepada reformasi hukum yang mendasar, untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju yang makmur pada 2045, saat merayakan 100 tahun kemerdekaannya.

 

Karena itu Harvard Law School diharapkan dapat berperan lebih besar dalam pelatihan kepada para elit di bidang politik dan bisnis di Indonesia. "Inisiatif ini dapat menciptakan generasi baru yang akan mendorong reformasi hukum di Indonesia," ujarnya.

 

Dia yakin para ahli yang tercipta dari studi hukum yang berbeda dan wilayah yang berbeda akan sangat berguna bagi Indonesia.

 

Terlebih area yang bisa digarap dalam reformasi hukum itu juga mencakup hukum perubahan iklim dan lingkungan."Kami korporat yang sangat concern dengan lingkungan," tegas Rachmat.

 

Minow menambahkan, Harvard Law School akan memperluas jaringannya dalam sistem hukum dan reformasi hukum di Asia, dengan melatih para pengacara dan pemimpin dari Asia Tenggara. "Misi kami adalah membangun global leader," katanya dalam pidato sambutan.

 

Harvard, yang tak lama lagi berulangtahun ke-200, telah lama berkecimpung di Asia saat membantu Thailand.  Harvard bahkan telah berpartisipasi dalam studi hukum di Asia Tenggara lebih dari 100 tahun lalu.

 

"Ini dimulai sejak Profesor Jens Westengard menjadi penasehat Raja Chulangkorn Thailand," ujar William Alford, Wakil Dekan Program Magister dan Studi Hukum Internasional, sekaligus Direktur Studi Hukum Asia Timur, Harvard Law School.

 

Karena itu, kerjasama itu diharapkan akan mempertajam keterlibatan Harvard yang lebih intensif di negara Asia Tenggara dengan perhatian khusus kepada Indonesia.

 

Sekolah Hukum Harvard, yang berdiri pada 1630, merupakan salah satu sekolah hukum ternama di dunia, yang dipimpin beragam pakar hukum berdedikasi. Sekolah itu memiliki lebih dari 400 program kurikulum, sehingga tak tetandingi sampai saat ini. Jaringan Harvard mencapai seluruh dunia, dengan 1.800 mahasiswa dari program sarjana, magister dan doktoral, yang berasal dari 75 negara.

 

Ramah investasi

 

Jika Harvard mau bekerjasama dengan Yayasan matsushota Gobel, tentu ada alasan yang kuat di baliknya. Kata Minow, demi perbaikan governance dan investasi. "Berdasarkan pengalaman di banyak negara, saya percaya investor asing akan lebih yakin untuk investasi jika sistem hukumnya lebih kuat," ujar Minow.

 

Rachmat juga menekankan, reformasi hukum krusial bagi perekonomian. "Dampak reformasi hukum akan sangat besar pada lingkungan bisnis," ujarnya.

 

Ia berharap akan ada konsistensi aturan hukum yang lebih ramah bisnis, supaya

 

investor baru memiliki kepastian untuk melakukan inovasi dalam investasi. Apalagi di era perubahan iklim seperti sekarang ini.

 

Tujuannya jelas jangka panjang. "Supaya investor lebih nyaman dalam menanamkan modalnya di Indonesia," jelas Jusman. (arief.budisusilo@bisnis.co.id)

 

 

 

Sumber