JUAL PRODUK DEKORASI INTERIOR USAHA TERLENGKAP DI MALANG

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mencatat hingga saat ini, baru Rp98,009 triliun atau sekitar 73% kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa nasional yang terealisasi, dengan menggunakan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) selama 2012.

 

Jumlah proyek yang sudah dilelang sendiri mencapai 65.380 paket, dari total 84.513 paket kegiatan yang dilaksanakan selama 2012. Adapun total pagu anggaran yang menggunakan sistem LPSE,  berdasarkan data LKPP selama 2012 yakni mencapai Rp134,939 triliun.

 

Ketua LKPP Agus Rahardjo mengatakan penerapan sistem lelang elektronik tersebit, diharapkan kedepannya lebih efektif dan realisasi pelaksanannya bisa lebih ceoat dibandingkan sebelumnya.   

Apalagi, katanya, nilai belanja modal APBN tahun depan diperkirakan mencakup Rp400 triliun, atau sekitar 30-35% dari total belanja modal selama 2013 sebesar Rp1.500 triliun.   

 

Dia mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam mendukung upaya menggerakkan roda perekonomian daerah, pemciptaan lapangan kerja, pemgembangan daya saing dunia usaha, dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro.  

 

Menurut Agus, selama ini masih lambannya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena beberapa masalah. Pertama, karena pada umumnya prinsip pengadaan belum diterapkan dengan benar, 70% kontraktor masih menyuap, dan kasus di KPK yang terbanyak terkait dengan pengadaan.

 

"Berdasarkan kasus yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha saja, sebanyak 86 kasus atau 70% dari 265 perkara yang ditangani, terkait denban oengadaan barang dan jasa. Karena itu, kedepannya harus disikapi dengan lebih baik masalah pengadaan barang dan jasa ini," ujarnya di Jakarta Rabu (24/10).  

 

Akibatnya, katanya, kondisi ini menimbulkan inefisiensi dan kerugian negara karena persengkokolan tender sekama 2010-2012 mencapai Rp1,2 triliun. Modusnya, yaitu kerjasama antara panitia dan peserta, atau kerjasama antar peserta penyedia jasa.   

 

Dalam data LKPP juga menyebutkan ada sebanyak 938 penyedia jasa kegiatan lelang yang terblack list dan tertolak selama 2012. Adapun jumlah penyedia jasa yang terdaftar selama tahun ini yakni sebanyak 269.033 penyedia jasa.  

 

Inspektur Jenderal Kementerian PU Basuki Rahmat mengatakan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa tersebut, perlu ada reformasi pada penyedia jasa yang ada. Pasalnya, katanya, pemerintah sendiri telah melakukan beberapa reformasi seperti pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

 

Tujuannya, katanya, agar ada sinergitas antara pemerintah dan penyedia jasa dalam perbaikan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut.   

 

"PU sendiri, menargetkan seluruh kegiatan tahun depan dilakukan dengan sistem lelang elektronik, karena pada saat ini masih ada beberapa yang belum menerapkannya," ujarnya.

 

Ketua INKINDO Bachder Djohan mengatakan ada tiga permasalahan masih lambannya penyerapan anggaran. Pertama, syarat pelaksanaan lelang yang terlalu berat, sehingga kemampuan dan referensi anggota konsultan, tidak mampu untuk diikuti perkembangan dan persyaratan tersebut.  

 

 

Kedua, penerapan IT yang masih belum bisa dijangkau secara menyeluruh penyedia jasa atau konsultan, terutama yang ada di daerah terpencil.

 

"Masalah lainnya, masih kurangnya sumber daya manusia bidang konstruksi, baik tenaga kerja konsultan atau pekerja konstruksinya. Salah satu penyebabnya, karena masih rendahnya upah bagi pekerja itu," ujarnya. (Bsi)

 

 

 

Sumber