BANK RIAUKEPRI: Pemprov Kepri akan tarik saham

[Parno Pemilik Lapak 0]

BATAM--Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) akan menarik sahamnya dari Bank RiauKepri.

 

Rencana penarikan saham dilakukan setelah dukungan dari DPRD dan tujuh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disampaikan saat rapat Gubernur, tim kajian pembentukan Bank Kepri dan pimpinan daerah pada Senin (22/10/2012).

 

Gubernur Kepulauan Riau M Sani menjelaskan Pemerintah Provinsi Kepri dan tim kajian pembentukan Bank Kepri hampir menyelesaikan kajian pembentukan Bank Kepri dan hanya tinggal menyampaikannya kepada Kepala Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten di Kepri.

 

"Kemungkinan kami akan tarik saham Kepri dari Bank Riau Kepri, itu bisa jadi modal awal pembentukan bank sendiri," kata dia, Sabtu, (20/10/2012).

 

Sani mengatakan penarikan saham dari Bank RiauKepri yang berjumlah sekitar Rp300 miliar sebagai modal awal untuk membentuk bank pembangunan daerah (BPD) sendiri.

 

Sani juga mengatakan akan mengumpulkan bupati dan wali kota seluruh Kepri untuk menyampaikan rencana tersebut.

   

"Senin depan kami akan melakukan pembicaraan dengan DPRD provinsi terkait rencana tersebut. Sebab merekalah yang nantinya akan menyetujui anggaran yang kami ajukan," kata dia.

 

Sani berharap pembentukan Bank Kepri bisa terealisasi pada 2014 sekaligus bisa beroperasi. "Saya berharap pada 2014 nanti rencana pembangunan BPD sendiri sudah bisa dijalankan," sambungnya.

   

Untuk diketahui, dalam laporan Annual Report Bank RiauKepri tahun 2011, komposisi pemegang saham BRK adalah Pemprov Riau sebesar 48,27% dengan nilai Rp399,16 miliar, Kab. Kambar sebesar 12,7% senilai Rp105 miliar, Kab. Bengkalis sebesar 11,13% senilai Rp92 miliar, kemudian Kota Pekanbaru, Kab. Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kota Dumai, Meranti, dan Pelalawan yang masing – masing penyertaan berkisar antara 1 – 3%.

 

Sedangkan dari wilayah Kepulauan Riau, Pemprov Kepri sebesar Rp12 miliar, Kota Batam 0,85% senilai Rp7 miliar, Tanjungpinang 1% senilai Rp8,3 miliar, Kab. Bintan 2,6% senilai Rp22 miliar, Kab. Karimun 0,7% senilai Rp7 miliar, Kab. Lingga 0,3% senilai Rp3 miliar. (Foto:Bisnis-Kepri.com) (k17/msb)

 

 

 

Sumber