WA: 0812-3922-5692 - Pengalaman Tak Terlupakan Paket Berkemah Sambil Menikmati City Light Batu

[Parno Pemilik Lapak 0]

JAKARTA—Pemerintah diminta segera turun tangan menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dengan Bank Dunia terkait penunjukan Deloitte sebagai auditor laporan rekonsiliasi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) seiring tenggat waktu yang semakin dekat.

 

 

 

Mouna Wasef, Peneliti Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan masalah penunjukan Deloitte merupakan satu dari tiga masalah pokok yang perlu dituntaskan pemerintah agar penyelesaian laporan kepada EITI bisa terpenuhi sesuai jadwal ditetapkan yakni April 2013.

 

 

 

Masalah kedua adalah pemerintah perlu mempercepat penyelesaian laporan penerimaan pajak dan bukan pajak dari sektor industri ekstraktif serta mendorong perusahaan yang dikenai wajib lapor untuk segera mengirimkan laporan.

 

 

 

“Saat ini hanya 80% dari total 138 perusahaan di industri ekstraktif yang telah melaporkan setoran PBB, PPh Badan, PNBP dan royalti kepada pemerintah. Ada 57 perusahaan kontraktor migas dan 71 perusahaan mineral dan batu bara yang dikenakan wajib lapor,” katanya hari ini (19/10).

 

 

 

Dia menambahkan masalah ketiga yakni laporan penerimaan pajak dan non-pajak yang disusun oleh pemerintah juga masih terhambat akibat template yang tidak seragam.

 

 

 

“Jika masalah-masalah itu belum kunjung dituntaskan, kami pesimistis tenggat pada April 2013 dapat terpenuhi,” tuturnya. (farodila muqodam/yus)

 

 

 

 

Sumber